KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 95/PUU-XII/2014 (Studi Kasus Pengelolaan Hutan di Desa Girikerto, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi)

M ERIC ILHAM A A, Dr. Fajar Winarni, S.H., M.Hum

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Hutan dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya merupakan aspek yang sangat penting dan telah menjadi kebutuhan dalam kehidupan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan yang menggantungkan hidupnya secara turun temurun di dalam hutan. Masyarakat yang menggantungkan hidupnya secara turun temurun di dalam hutan merupakan masyarakat yang tinggal baik di dalam maupun sekitar hutan yang kebutuhan akan sandang, papan, dan pangan mereka penuhi dari hutan. Berlakunya Undang-Undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya Pasal 50 ayat 3 huruf e dan huruf i mengakibatkan masyarakat yang menggantungkan hidupnya secara turun temurun di dalam hutan tidak dapat mendapatkan akses ke dalam hutan dan tidak dapat memanfaatkan hasil hutan seperti mencari kayu bakar dan pakan ternak. Akibatnya terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan oleh karena itu Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 mengecualikan bahwa Pasal 50 ayat 1 huruf e dan huruf i Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak berlaku bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya secara turun temurun di dalam hutan dengan catatan tidak ditujukan untuk tujuan komersil, sehingga dengan adanya Putusan MK tersebut masayrakat yang menggantungkan hidupnya secara turun temurun di dalam hutan memperoleh perlindungan hukum dan terjamin kesejahteraannya. Masyarakat Desa Girikerto, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur merupakan Masyarkat sekitar hutan yang mayoritas menggantungkan hidupnya kepada hutan, dengan adanya Putusan MK No.95/PUU-XII/2014 maka kesejahteraan masyarakat dapat terjamin dan tidak terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat Desa Girikerto yang memanfaatkan dan mengakses hutan untuk kebutuhan hidupnya. Pada akhirnya kesejahteraan masyarakat.

The Forest and natural resource inside the forest are very important aspect and has become a necessity in the life of people around the forest and people inside the forest who rely their hereditary life within the forest. People who rely their hereditary life within the forest are people who living inside the forest or around the forest who the necessity of cloth or home or foods they fill from the forest. The enactment of act 41 of 1999th about the forestry especially article 50 section 3 letter "e" and "i" cause people who rely their hereditary life within the forest do not get acces to the forest and con not utilize forest resource such as firewoods and animal feed. As a result is there are many criminalization against people who live inside the forest and people who live around the forest, therefore, constitutional court trhough its Verdict number 95/PUU-XII/2014 exclude that article 50 section 3 letter "e" and "i" act 41of 1999th about the forestry does not apply to people who rely their hereditay life within the forest and not use for commercial purposes, so that, with the existence of constitutional court Verdict the people who rely their hereditary life within the forest obtain legal protection and secure their welfare. The people of Girikerto village, Sine, District of Ngawi, East Java Province are people who life around the forest that many of them depends their life to the forest, with the Verdict of The Constitutional court number 95/PUU-XII/2014 then the welfare of the community can be guaranteed and there is no criminalization against the people of Girikerto who use and acces the forest for their life needs.

Kata Kunci : Hutan, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 95/PUU-XII/2014, Desa Girikerto, Masyarakat sekitar hutan