Dominasi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat (Studi Kasus UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)

ABDUL GHOFFAR, Prof. Dr. Susetiawan, SU; Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA

2017 | Disertasi | S3 Manajemen dan Kebijakan Publik

Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, merupakan hasil amandemen terhadap UU No. 33 tahun 1999, telah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, bahkan sampai diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. UU ini dianggap oleh masyarakat sebagai produk kebijakan yang sangat dominatif yang meletakkan pemerintah berperan sentral dalam pengelolaan zakat. Terhadap peran itu, pemerintah mengklaim bahwa pengelolaan zakat adalah otoritasnya. Masalah ini menjadi isu utama dalam perdebatan ketika proses amandemen kebijakan zakat tersebut. Pertanyaannya adalah mengapa pemerintah ingin mendominasi pengelolaan zakat itu.Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Penelitian ini berusaha menemukan dasar argumen atas keterlibatan pemerintah dalam penegolaan zakat itu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai metode yang dipilih. Data dikumpulkan dari para aktor kebijakan yang terlibat dalam proses kebijakan itu, baik berupa interview maupun dokumen-dokumen. Data dianalisis secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas melalui proses kategorisasi dan klasterisasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa basis argumen pembuat kebijakan yang meletakkan pemerintah dalam posisi dominan adalah merujuk pada model negara Islam. Kedua, keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Ketiga, dominasi pemerintah itu ternyata sudah terjadi sejak kebijakan itu diformulasikan. Hal itu ditunjukkan oleh bukti bahwa pemerintah mampu merubah secara signifikan draft RUU yang diajukan oleh parlemen melalui Daftar Inverntarisasi Masalah (DIM). Keempat, dominasi pemerintah itu telah melahirkan beberapa implikasi, yaitu terjadinya pengelolaan zakat yang sentralistik, adanya inkonsistensi rumusan kebijakan dan adanya diskriminasi terhadap lembaga zakat bentukan masyarakat. Kebijakan pengelolaan zakat ini menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan belum konsisten dalam penerapan konstitusi negara terhadap formulasi kebijakan, khususnya tentang praktek keagamaan masyarakat. Negara Pancasila belum menjadi kerangka pikir bagi para pembuat kebijakan tersebut.

The Law No. 23 year 2011 about Zakat Management, which is the result of the amendment of the Law No. 33 year 1999, has created pros and cons in society, as far as filing judicial review to the Constitutional Court. This Law is considered by the society as a product of policy that places the government in an overly dominant position, holding a central role in the matter of zakat management. In response, the government claims that zakat management is within its authority. This has become the main issue during the debate of the amendment of the zakat management policy. The question is why the government want to dominate the zakat management. The aim of this research is to answer the question. This research attempts to uncover the basis of the government's argument about its involvement in zakat management. This research used qualitative approach with case study as a chosen method. The data was collected from actors who were involved in the process of formulating the policy, in the form of interviews and documents. Then, the data were analysed interactively and completely through categorization and clasterization processes. This research found, firstly, that the argument of placing the government in a dominant position in managing zakat was based on referencing to Islamic state model. Secondly, the government's involvement in zakat management is not consistent with the mandate of the constitution. Thirdly, it is uncovered that the government's domination has been happening since the formulation process of the policy. The domination was apparent from the fact that the government was able to change the RUU draft from the Parliament significantly through List of Problems Identification. Fourthly, the government's domination has resulted in several implications that include the centralistic management of zakat, inconsistency within the policy formulation, and discrimination towards zakat management institutions formed by the society. The zakat management policy shows that the policy makers are not consistent in practicing the nation's constitution in policy formulation, specifically, those related to policy of religious practices in society. A 'Pancasila state' has not yet become the framework of those formulating the policy.

Kata Kunci : amendment, zakat management, government involvement, domination, policy formulation.