UPAYA INTERVENSI PADA TAHAP KEBERATAN ATAS PUTUSAN KPPU DI PENGADILAN NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2005

BENNY WIJAYA, S.H., Dr. A. M. Tri Anggraini, S.H., M.H.

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

INTISARI Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah ketentuan Pasal 8 Perma Nomor 3 Tahun 2005 dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan intervensi pada tahap keberatan atas putusan KPPU di Pengadilan Negeri, serta untuk mengetahui dan menganalisis mengapa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Perma Nomor 3 Tahun 2005 tidak mengatur mengenai gugatan intervensi terhadap upaya hukum keberatan atas putusan KPPU di Pengadilan Negeri. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusan masalah yang pertama yaitu Pasal 8 Perma No. 3 Tahun 2005 tidak dapat diartikan semua unsur dalam hukum acara perdata dapat diberlakukan pada pemeriksaan tahap keberatan atas Putusan KPPU di Pengadilan Negeri. Kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 telah mengatur hanya pelaku usaha terlapor dan KPPU sebagai pihak pada tahap keberatan di Pengadilan Negeri, kemudian Pengadilan Negeri hanya memeriksa Putusan KPPU dan berkas perkara yang melekat padanya, kemudian Pengadilan Negeri harus sudah memutus perkara keberatan dalam jangka waktu 30 hari, serta dalam Hukum Acara Perdata upaya intervensi hanya dapat diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ketentuan Pasal 8 Perma No. 3 Tahun 2005 tidak dapat menjadi landasan dapat diajukannya gugatan intervensi, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Perma Nomor 3 Tahun 2005 tidak mengatur mengenai intervensi pada tahap keberatan dikarenakan telah secara jelas mengatur mengenai pemeriksaan tahap keberatan. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah agar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 306.K/Pdt.Sus/2012 menjadi rujukan bagi Hakim yang lain ketika menerima gugatan intervensi pada tahap keberatan atas Putusan KPPU di Pengadilan Negeri, serta agar Pemerintah, KPPU, dan Mahkamah Agung menyusun pedoman hukum acara persaingan usaha secara lebih lengkap dan jelas. Kata kunci: Gugatan Intervensi, Upaya Keberatan, Persaingan Usaha, KPPU.

ABSTRACT This research aims to identify and analyze whether the provisions of Article 8 Perma No. 3 of 2005 can be used as a basis for filing a lawsuit intervention towards objection of KPPU decision stage in Court, as well as to identify and analyze why the Law No. 5 of 1999 and the Supreme Court Regulation No. 3 of 2005 does not regulate intervention lawsuit against the legal remedy of appeal against the decision of the Commission in the District Court. This study is a normative by conducting library research using secondary data. The results of research and discussion on the formulation of the first is Article 8 Supreme court No. 3 of 2005 cannot be interpreted to the elements of civil procedure law can be applied to the examination phase of objection to the Commission's Decision in District Court. Second, the Act No. 5 of 1999 and the Rules of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3 of 2005 has been set up just businesses reported and the Commission as a party to the objection stage in the District Court, then the District Court only examine the Commission's verdict and the case file attached to it, then the Court should have been deciding the case an objection within 30 days, as well as in the Civil Procedure Code interventions can only be filed on the first level examination. The conclusion of this study is the provision of Article 8 Supreme Court No. 3 of 2005 cannot be the basis of the filing of a lawsuit can intervene, as well as Law No. 5 of 1999 and the Supreme Court Regulation No. 3 of 2005 does not regulate intervention in objection stage because it has been clearly regulate objection examination stage. Advice can be given from this research is that the Supreme Court of Cassation Decision No. 306.K / Pdt.Sus / 2012 as a reference for the other judge when accepting a lawsuit intervention at this stage of objection to the Commission's Decision in District Court, and that the Government, the Commission, and The Supreme Court develop guidelines for the procedural law of competition in a more complete and clear. Keywords: Lawsuit intervention, efforts objections, business competition, KPPU.

Kata Kunci : Gugatan Intervensi, Upaya Keberatan, Persaingan Usaha, KPPU.