Rekomendasi Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kartel Yang Merugikan Perekonomian Negara Berdasarkan Asas Lex Specialis
WIARTA TRILAKSANA, Muhammad Fatahillah A, S.H.,LL.M
2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUMPenulisan hukum ini secara objektif bertujuan untuk dapat mengetahui hubungan antara kartel yang merugikan perekonomian negara dengan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Kemudian secara subjektif, tujuan Penulis dalam penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Penulisan hukum ini menggunakan penelitian normatif yang ditunjang dengan penelitian empiris. Metode analisis penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan dalam Penulisan Hukum ini diperoleh 2 (dua) kesimpulan. Pertama, kartel dapat merugikan perekonomian negara karena mengakibatkan berkurangnya kesejahteraan pasar dan menghilangkan kemampuan konsumen untuk berinvestasi. Kedua, berdasarkan asas lex specialis systematis maka kartel yang terjadi karena adanya regulasi yang dibuat oleh pejabat berwenang melalui praktek state capture. Sehingga seolah-olah kartel yang terjadi merupakan kartel yang diperbolehkan karena telah sesuai dengan regulasi yang ada. Merupakan bagian dari tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 2 ayat (1) UU PTPK.
The research in this Legal Thesis have purposes that objectively to know the relationship between cartel which is detrimental to the state's economy with the criminal acts of corruption as set forth in article 2 paragraph (1) of the UU PTPK. Then, subjectively, Writer's aim on this research is for getting bachelor degree in Faculty of Law Gadjah Mada University. Type of legal Thesis using normative research supported by empirical research. The method of this research is descriptive qualitative. The result shows that there are two conclusion. Firstly, cartel can harm the state economy because it leads to dead weight loss and eliminates the ability of consumers to invest. Secondly, based on the principle of lex specialis systematis then cartel that occurs due to regulation made by authorized officials through the practice of state capture. So as if cartel that occurred is a permitted cartel because it has been in accordance with the existing regulation. It is part of a criminal act of corruption that is categorized as an unlawful act to enrich themselves or others or a corporation as set forth in Article 2 parafraph (1) of the UU PTPK.
Kata Kunci : Kartel, State Capture, Asas Lex Specialis Systematis