ANALISIS PENGATURAN MENGENAI POST MANDATORY EVALUATION OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERKAIT PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Mita Sarwono, Veri Antoni, S.H., M.Hum.

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis rasio atau alasan pembuat UU No. 5/1999 menentukan post mandatory evaluation dan bukan pre mandatory evaluation terkait penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 5/1999 dan menganalisis apakah pilihan pre voluntary evaluation yang diatur di dalam PP No. 57/2010 dan Peraturan KPPU No. 2/2013 sebagai langkah korektif atas post mandatory evaluation di dalam UU No. 5/1999 berjalan efektif. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif selayaknya menghasilkan pemikiran norma baru atau melengkapi norma yang sudah ada agar menjadi lebih baik dengan melakukan penelitian kepustakaan yang didukung dengan penelitian lapangan berupa wawancara. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembuat UU No. 5/1999 memilih menerapkan post mandatory evaluation dibandingkan pre mandatory evaluation atas tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dengan maksud untuk menghilangkan hambatan birokrasi atau prosedural di dalam KPPU dalam hal proses yang berbelit-belit atas tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan oleh pelaku usaha dalam rangka mempercepat perputaran perekonomian pada waktu tersebut dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada saat itu, kemudian pilihan pre voluntary evaluation yang diatur di dalam PP No. 57/2010 dan Peraturan KPPU No. 2/2013 sebagai langkah korektif atas post mandatory evaluation di dalam UU No. 5/1999 tidak berjalan efektif karena sifat Konsultasi yang bukan berupa tanggung-jawab bagi pelaku usaha dan lamanya waktu yang dibutuhkan KPPU untuk mengeluarkan Pendapat atas Konsultasi tidak dapat memenuhi kebutuhan pelaku usaha yang membutuhkan waktu yang cepat untuk mencapai kesepakatan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan di antara para pelaku usaha.

This research aims to determine and analyze the ratio or reasons of Law No. 5/1999 drafters who determined post mandatory evaluation and not pre mandatory evaluation regarding merger, consolidation and acquisition which conducted by business actor pursuant to Article 29 of Law No. 5/1999 and to analyze whether the pre voluntary evaluation choice which stipulated in GR No. 57/2010 and Business Competition Supervisory Commission Regulation No. 2/2013 as a corrective step on post mandatory evaluation in Law No. 5/1999 is effective. This research method is normative juridical which should generate new norms thought or complement the existing norms to become better by conducting literature research which supported by field research in the form of interview. Based on the research result it can be concluded that the Law No. 5/1999 drafters chose to apply post mandatory evaluation rather than pre mandatory evaluation upon merger, consolidation and acquisition actions with the intention to eliminate any bureaucratic or procedural barriers inside the Business Competition Supervisory Commission in terms of convoluted process upon merger, consolidation and acquisition actions by business actors in order to accelerate the economic turnaround with the expectation to improve Indonesia society welfare at that time, further pre voluntary evaluation choice as stipulated in GR No. 57/2010 and Business Competition Supervisory Commission Regulation No. 2/2013 as a corrective step on post mandatory evaluation in Law No. 5/1999 is not effective due to Consultation’s nature which is not a mandatory for the business actors and the length of time required by the Business Competition Supervisory Commission to issue their Opinion upon Consultation which cannot meet the business actors needs that require rapid time to reach a consent on the merger, consolidation and acquisition among the business actors.

Kata Kunci : Hukum Persaingan Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, post mandatory evaluation, pre voluntary evaluation, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.