PENYELESAIAN SENGKETA GANTI KERUGIAN PELEPASAN TANAH ADAT SUKU DAYAK TABOYAN DI KABUPATEN BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MELALUI PERADILAN ADAT DAN PENGADILAN NEGERI

LIDYA FRANCISKA, Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, S.H., MCL.,MPA

2017 | Tesis | S2 Kenotariatan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelepasan tanah adat milik perorangan dan milik bersama Suku Dayak Taboyan kepada pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan dasar hukum penetapan besaran ganti kerugian pelepasan tanah adat; faktor dan kriteria penentu dapat dan/atau tidak dapat diselesaikannya sengketa ganti kerugian pelepasan tanah adat melalui peradilan adat dan/atau pengadilan negeri; serta kekuatan hukum putusan peradilan adat Dayak Kalimantan Tengah dalam hukum positif. Sebuah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus empiris. Data sekunder bahan hukum primer dianalisis melalui lima langkah tugas dogmatik hukum. Data primer dianalisis melalui tahapan pemecahan kasus/sengketa hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua proses pelepasan tanah adat milik perorangan dan milik bersama Suku Dayak Taboyan di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah kepada pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap besaran nilai ganti kerugian disebabkan kekosongan hukum mengenai dasar penetapan nilai ganti kerugian pelepasan tanah adat untuk kegiatan non-kepentingan umum. Penemuan hukum dilakukan dengan cara menggali hukum kebiasaan jual beli tanah adat masyarakat hukum adat Suku Dayak Taboyan, guna tercapainya keadilan korektif dan keseimbangan posisi tawar para pihak. Pengadilan negeri adalah lembaga penyelesaian sengketa ganti kerugian pelepasan tanah adat untuk usaha perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan peradilan adat tidak memenuhi kriteria normatif, kewenangannya terbatas pada penyelesaian pelanggaran hukum adat. Faktor ekonomis menjadi sebab masyarakat hukum adat Suku Dayak Taboyan lebih memilih peradilan adat. Kekuatan hukum putusan peradilan adat Dayak Kalimantan Tengah dalam ketentuan hukum positif Indonesia adalah sebagai alat bukti perkara perdata.

This research aims to determine the process of release over individual and communal Dayak Taboyan customary land to the oil palm companies; the legal basis for determining the compensation value of release over customary land; to determine factors and criteria of solving customary land disputes through customary court and/or district court; and to determine the binding force of Dayak customary court of Central Kalimantan. Secondary data were analyzed by five steps of doctrinal legal duty. Primary data were analyzed through the stages of legal problem solving. The results of this research indicate that not all of the process of release over individual and communal Dayak Taboyan customary land to the oil palm companies in North Barito District of Central Kalimantan Province have been done by paying the compensation in accordance with the law. People�s lack of satisfaction for the value of customary land release compensation is caused by the absence of legal basis for determining the compensation value of release over customary land for non public interest. Dayak Taboyan customary law on sale and purchase of land is used to reach the justice and the balance of bargaining power between the parties. District court is an institution of dispute settlement for compensation of release over customary land for plantation, while customary court does not meet the normative criteria, it has limited authority for settlement of customary violations. The economic factors cause people of indigenous Dayak Taboyan prefer a solution through customary court. The decision of Dayak Customary court of Central Kalimantan served as evidence in civil cases.

Kata Kunci : Key Words: Dispute Settlement, Compensation, Customary Land