PENERAPAN DEMOKRASI PANCASILA TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015)

DWANDA JULISA S, Aminoto, S.H., M.Si

2017 | Tesis | S2 Hukum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Pilkada calon tunggal ditinjau dari sisi demokrasi Pancasila, dan implikasinya terhadap keberlangsungannya demokrasi Pancasila di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik dan alat pengumpulan data dengan cara studi dokumentasi dan cyber media yang kemudian dilakukan analisisnya secara kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini yaitu menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau statutory approach dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 telah sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung dalam demokrasi Pancasila. Namun dalam Pilkada dengan calon tunggal terdapat unsur demokrasi Pancasila yang tidak terpenuhi seperti tidak terciptanya demokrasi dengan kecerdasan, tidak terpenuhi demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial yang menyebebabkan demokrasi tidak berjalan dengan ideal. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal berimplikasi terhadap keberlangsungannya demokrasi Pancasila diantaranya tidak tercapainya aspirasi rakyat yang menginginkan adanya kandidat lain ataupun perubahan di daerah, impilkasi terhadap partisipasi pemilih yang berdampak pada legitimasi calon tunggal terpilih, tidak terciptanya demokrasi yang menuju ke arah kemakmuran dan berkeadilan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.

The purpose of this research was to determine and analyze the Constitutional Court Decision Number 100/ PUU-XIII /2015 concerning single candidate regional head election in terms of Pancasila democracy, and its implications to the sustainability of Pancasila democracy in Indonesia. The method used in this research was normative law research. The legal materials used were primary and secondary legal materials, data collection technique and instrument were performed by documentation and cyber media studies which were later analyzed quantitatively. The approaches used in this legal research were statutory approach and conceptual approach. The result indicated that the Constitutional Court Decision Number 100/PUU-XIII/2015 has been in accordance with the elements contained in Pancasila democracy. However, in the regional head election with a single candidate, there were unfulfilled elements such as the unfulfillment of democracy in terms of intelligence, the unfulfillment of democracy in terms of prosperity, and democracy in terms of social justice causing democracy to not run ideally. The Constitutional Court Decision Number 100/PUU-XIII/2015 concerning Single Candidate Regional Head Election had implications for the sustainability of Pancasila democracy, such as the people's aspirations who want the presence of other candidates or changes in the region were not achieved, the implication of voters participation affected on the legitimacy of the elected single candidate, and democracy that led to prosperity and social justice as mandated by the 1945 Constitution were not created.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Pilkada, Calon Tunggal, Demokrasi, Pancasila/ the Constitutional Court Decision, Regional Head Election, Single Candidate, Democracy, Pancasila