PEMBERIAN KEWENANGAN JUDICIAL ORDER KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG UNDANG DASAR

PROBORINI HASTUTI, Andi Sandi A.T.T., S.H., L.LM.

2017 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini membahas mengenai problematika eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi perihal pengujian undang-undang, di mana penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis mengenai pergeseran sifat dasar putusan MK dari self-executing menjadi non self-executing, bentuk-bentuk ketidaksesuaian dalam pelaksanaan putusan MK yang bersifat non self-executing dan upaya tepat yang dapat dilakukan Mahkamah Konstitusi guna mengantisipasi problematika tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka (library research) dan kemudian mensinergikannya dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap pakar HTN. Semua data yang di himpun kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran sifat dasar putusan MK dari self executing menjadi non-self executing dilandasi karena kewenangan MK untuk menguji berhak melakukan penafsiran terhadap undang-undang dasar (the final interpretator of constitution). Hal ini berimplikasi pada putusan MK yang memunculkan posisi sebagai positive legislature yang dapat terlihat dari adanya varian putusan dengan sifat non-self executing, karena untuk pelaksanaan putusan tersebut masih memerlukan tindak lanjut oleh pelaksana putusan baik melalui proses legislasi maupun regulasi. Adapun bentuk-bentuk ketidaksesuaian dalam pelaksanaan putusan MK yang bersifat non self-executing adalah ketidaksesuaian penggunaan produk hukum; disobedience putusan MK; menghidupkan kembali norma yang telah diuji; dan pembiaran terhadap Putusan MK. Persoalan ini disebabkan oleh dua hal yaitu MK tidak memiliki unit eksekutor yang bertugas menjamin implementasi putusan final dan putusan final sangat bergantung pada kesediaan otoritas publik di luar MK untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Maka dari itu diperlukan terobosan hukum untuk mengatur implementasi putusan non self executing supaya setiap norma hukum yang terbentuk menghasilkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Terobosan hukum tersebut melalui upaya pemberian kewenangan judicial order yang terbatas kepada MK.

This research deals with the execution problems of Constitutional Court's verdict about constitutional review, where this research aims to analyze about the shifting character of the Constitutional Court's verdict from self-executing becomes a non self-executing, the forms of discrepancies in the implementation of the Constitutional Court's verdict that has non-self executing character and the appropriate efforts can be done by Constitutional Court in order to anticipating that problems. This research is a normative legal research in methods of data collection through by library research and then collections results interview conducted against the constitutional law concern experts in their field. All the data collected are then analyzed qualitatively. The results of this research show that the shifting character of the Constitutional Court's verdict from self-executing becomes a non self-executing based on the authority of the Constitutional Court as the interpreter of the constitution. This implicates the verdict of the Constitutional Court that create to positive legislature position. It can be seen from all the variant of the verdict�s character as a non-self executing verdict, due to the implementation of this decision still requires follow-up by executive organ either through legislation or regulatory process. As for the forms of non-conformity in the implementation of a non-self-executing Constitutional Court decision is the mismatch of the regulation product; Disobedience of the Constitutional Court's verdict; Relive the norm that has been review; and abandonment the Constitutional Court's verdict. This problem is caused by Constitutional Court doesn�t have special enforcement agencies in orer to ensures the implementation of the Constitutional Court's verdict. Therefore, a legal breakthrough required to regulate the implementation of non self-executing verdict so that every legal norms that form product in purposiveness, justice, and legal certainty. The legal breakthrough is to grant judicial authority such as limited judicial order to Constitutional Court.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Non-Self Executing, Judicial Order / Constitutional Court's Verdict, Non-Self Executing, Judicial Order