ANALISIS PERANAN INSPEKTORAT DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN GUNUNGKIDUL)

NOVAN SURIZA, Zuni Barokah, Ph.D., CA

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Studi Kasus dilakukan pada Inspektorat Kabupaten Gunungkidul. Inspektorat Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai pemberi keyakinan dan pemberi konsultansi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran konsultansi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gunungkidul berdasarkan penilaian IACM dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan reviu dokumen. Target RPJMN menyatakan bahwa pada akhir tahun 2019 85% APIP harus sudah berada pada level 3. Untuk di daerah Yogyakarta sendiri, rata-rata pemerintah daerahnya masih mendapatkan level 2 dengan catatan, termasuk Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan untuk penilaian konsultansi, Inspektorat Kabupaten Gunungkidul mendapatkan poin 0, yang artinya belum menjalankan kegiatan pemberi konsultansi dengan optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kegiatan pemberian konsultansi pada Inspektorat Kabupaten Gunungkidul terdiri dari tujuh komponen dengan menggunakan kerangka IACM. Dari ketujuh komponen tersebut ada empat komponen indikator pelaksanaan kegiatan konsultansi yang belum optimal, yaitu belum melakukan perencanaan penyusunan kegiatan dengan baik, padatnya volume dan waktu pelaksanaan kegiatan, belum memberikan nilai tambah, dan pendokumentasian kegiatan yang belum tertata dengan baik. Adapun faktor yang menyebabkan kegiatan konsultansi belum optimal antara lain berupa kurangnya kompetensi auditor, regulasi yang belum memadai, kurangnya jumlah personil auditor, dan belum memiliki SOP kegiatan pemberian konsultansi. Upaya perbaikan yang telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Gunungkidul untuk mengatasi belum optimalnya kegiatan konsultansi meliputi perbaikan dalam meningkatkan kompetensi auditor, memenuhi jumlah personil auditor, dan perbaikan SOP kegiatan konsultansi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan kepada para pembuat kebijakan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna tercapainya target RPJMN.

This is a research which used a case-study method with a qualitative approach. The case-study was conducted at Inspektorat Kabupaten Gunungkidul. Inspektorat Kabupaten Gunungkidul is a part of the government has internal monitoring department which has dual role, namely assurance activities and as consulting activities. This study aims to analyzing the role of Inspektorat Kabupaten Gunungkidul has consulting activities based on the IACM assessent, data for this research were collected by means of interviews and document reviews. The target of RPJMN stated that by the end of 2019, 85% of APIP must already have reached level of 3. In yogyakarta, the average of local government are still on level of 2 with the provision, including Kabupaten Gunungkidul. Whereas in term of consulting assessment, Inspektorat Kabupaten Gunungkidul achieved a point of 0, which means that it has not optimally performed consulting activities yet. This research results showed that the process of implementation consulting activities in Inspektorat Kabupaten Gunungkidul consists of seven components by using IACM framework. There are four components of consulting activities indicators that remain non-optimal, such as the peparation of consulting activities has not planning well, dense of volume and activities, not provide added value, and documentation of activities has not ordered well. Meanwhile, the factors that caused the non-optimal execution of consulting activities include lack of auditors competence, reguations inadequate, lack of personnel auditors number, and does not has SOP of consulting activities. The correction which already done to covering ineffective of consulting activities are increase the auditors competence, fulfilling number of personnel auditors, and improved SOP of consulting activities. The results of this study is expected to provide information as well as feedback to policy makers to take the steps needed to achieve the target of RPJMN.

Kata Kunci : pemberian konsultansi, IACM, APIP, Inspektorat, Kabupaten Gunungkidul