KEDUDUKAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN DI INDONESIA: KONSEPSI, REGULASI DAN IMPLEMENTASI

SISILIA UTARIYANI, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

2017 | Tesis | S2 Kenotariatan

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) memperoleh pengetahuan mengenai kedudukan Perkumpulan menurut Staatsblad 1870 No. 64 tentang Rechtspersoonlijkheid van Verenigingen, sebagai suatu badan hukum secara konseptual; (2) mengetahui perkembangan Hukum Perkumpulan di Indonesia terkait upaya pembaruannya; (3) mengetahui implementasi Permenkumham RI No. 3 Tahun 2016 dalam proses pengesahan akta pendirian Perkumpulan dan persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan terkait peran notaris, serta mengetahui implementasi dalam hal penggunaan kekayaan Perkumpulan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dalam perspektif normatif dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan, yaitu penelitian dengan metode studi dokumen. Sifat penelitian ini adalah eksploratif-analistis, yaitu dengan mengeksplorasi bahan-bahan hukum sebagai sumber penelitian guna mendapatkan pengetahuan yang lebih baik tentang kedudukan hukum Perkumpulan. Hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa pendekatan-pendekatan konseptual, perundang-undangan, sejarah dan perbandingan. Hasil analisis menunjukkan bahwa: Pertama, Konsepsi: Perkumpulan merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang non ekonomis atau nirlaba, yang menurut Stb.1870-64 berkedudukan sebagai badan hukum setelah mendapat pengakuan Pemerintah. Perkumpulan berbasis keanggotaan, tidak berdiri karena adanya kekayaan para pendiri yang dipisahkan. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban terhadap Perkumpulan. Kedua, Dasar hukum Perkumpulan merupakan produk zaman kolonial Belanda, yaitu Pasal 1653-1665 KUHPerdata juncto Stb.1870-64. Telah ada upaya pembaruan dengan menyusun RUU Perkumpulan. Pemerintah juga mengundangkan Permenkumham RI No. 3 Tahun 2016 Untuk memfasilitasi kebutuhan pengesahan Perkumpulan sebagai badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar secara elektronik. Ketiga, (a) Menurut Permenkumham RI No. 3 Tahun 2016, notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk mengurus pengesahan Perkumpulan secara elektronik. Oleh karenanya notaris bertanggung jawab atas kebenaran akta yang dibuatnya, sesuai regulasi yang berlaku. (b) Regulasi tentang penggunaan kekayaan Perkumpulan terkait batasan pembagian keuntungan, tidak dapat diterapkan secara umum. Pada tipe-tipe Perkumpulan tertentu, kekayaan Perkumpulan digunakan atau dibagikan kepada anggotanya dalam bentuk kemanfaatan (benefit).

The objective of this study is threefold. Firstly, it seeks to understand the concept of the Association as a legal entity according to Staatsblad 1870 No. 64 concerning Rechtspersoonlijkheid van Verenigingen. Secondly, it seeks to learn the reform progress of Association Law in Indonesia. Thirdly, it seeks to comprehend the ways in which the implementation of MOLHR Regulation RI (MOLHR Regulation) No. 3 of 2016 determines the roles of a notary in the processes of the validation of the Association's establishment and the approval of amendments in the articles of association's by Minister of Law, as well as in the operationalization of the Association's assets. This legal research is conducted with a normative perspective, and is literature-based research. As an exploratory-analytical research, this study explores legal materials in order to gain a better understanding of the status of legal entity of association according to Stb.1870-64. The findings are then analyzed in the light of conceptual, statute, historical and comparative concepts. The analysis reveals a number of findings. Firstly, in terms of conception, an Association is a group of people who cooperate for to attain a common purpose in the non-profit sectors, and according to Stb.1870-64, it becomes a legal entity once it receives recognition from the government,i.e. the Ministry's validation. An Association is based on membership, and not on a sum of assets set aside by its founders. Each member has a set of rights and obligations to the Association. Secondly, regulations pertaining to Association in Indonesia were formulated during the Dutch colonial period. They are Articles 1653-1665 of the Civil Code juncto Stb.1870-64. There have been efforts to reform the Association Law, such as the drafting of the Act of Association (RUU Perkumpulan), and the enactment of MOLHR Regulation RI No. 3 of 2016 to facilitate the needs to obtain a validation for the establishment of an association and an approval for amendmentsin its articles of association. Now these can be done electronically through the AHU-Online service. Thirdly, according to MOLHR Regulation RI No. 3 of 2016, a notary is a public officer authorized to processthe validation of an Association through online process. Therefore, the notary is responsible of the correctness of the association's deed, so that it meets the standard of the existing regulations. Moreover, regulationson the operationalization of an association's assets which forbid profit sharing cannot applied in discriminately, since in certain types of association, the assets are used or distributed to the members as benefit.

Kata Kunci : Badan Hukum Nirlaba, Perkumpulan, Rechtspersoonlijkheid van Verenigingen, Notaris, Nonprofit Legal Entity, Association, Rechtspersoonlijkheid van Verenigingen, Notary