TINJAUAN TERHADAP PENANGANAN PIUTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI KASUS PENANGANAN PIUTANG PT. DAHANA (PERSERO))

KARINA ASTARI, Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.S

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Dalam kegiatan bisnis, Badan Usaha Milik Negara memiliki aturan dan batasan yang berbeda dibandingkan dengan Perseroan Terbatas biasa. Oleh karena itu PT. Dahana (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara selalu bergerak dalam koridor yang telah tertata sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan ketentuan pendukung lainnya, akan tetapi seringkali ketentuan tersebut memberikan benturan-benturan bagi proses kegiatan usaha. Dalam hal ini adalah mengenai proses penagihan piutang yang tertunggak dan dianggap sebagai suatu kerugian negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT. Dahana (Persero) beserta memberikan pemahaman terhadap piutang Badan Usaha Milik Negara yang tertunggak bukanlah suatu kerugian negara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif berdasarkan pada literatur terkait dengan Penanganan Piutang Badan Usaha Milik Negara untuk memperoleh data sekunder dan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat piutang yang tertunggak tidak dapat disamakan dengan kerugian negara, hal tersebut mengingat prinsip yang berlaku pada PT. Dahana (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara adalah prinsip yang berlaku pada Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Badan Usaha Milik Negara.

In business practices, a State Owned Company has a different rules and boundaries rather that regular company. Because of that PT. Dahana (Persero) always operate within an organized boundaries according to Law Number 19 Year 2003 Regarding to State Owned Company and other supporting regulation, but often those regulations crashes with the business operations. In this case is about payment claim delinquent that oftenly mistaken as a state loss.The purpose of this research is know and analyze payment claim delinquent effort that done by PT. Dahana (Persero )based on Law Number 19 Year 2003 Regarding to State Owned Company and Law Number 40 Year 2007 Regarding to Company. Beside of that, it purpose to recognize legal efforts that used by PT. Dahana (Persero) and provide insight on State Owned Compay payment claim delinquent is not a state loss. It is a normative legal research that based on literature regarding State Owned Company payment claim delinquent and prevailing laws, regulations, and court judgments. In conclusion, the research is determined that any delinquent payment claim could not be equalized with the state losses, since the principle that applies to PT. Dahana (Persero) as a State Owned Company is the same principle that applies to regular company according to article 11 Law Number 19 Year 2003 Regarding to State Owned Company

Kata Kunci : Badan Usaha Milik Negara dan Piutang