PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH LAHAN ANTARA IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU-HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI) DENGAN HAK GUNA USAHA (HGU)

YUSAK CHRISTIAN, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dengan analisis Yuridis Normatif yang menguraikan atau menggambarkan secara rinci, sistematis, menyeluruh dan mendalam tentang penyelesaian masalah tumpang tindih lahan antara IUPHHK-HTI dan HGU berdasarkan sistem hukum Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum/atau kaedah normatif. Bahwa yang dimaksud dengan tumpang tindih atau overlapping atas hak pengelolaan tanah adalah dimana terdapat dua pihak yang sama-sama memiliki hak atas pengelolaan tanah atas objek yang sama baik itu dengan hak pengelolaan yang dikeluarkan oleh satu instansi yang sama atau oleh dua instansi yang berbeda. Bahwa terjadinya permasalahan tumpang tindih antara Surat Keputusan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (SK. IUPHHK-HTI) dengan Surat Keputusan Hak Guna Usaha (SK. HGU) dikarenakan 3 (tiga) faktor yaitu: faktor yang bersumber dari perijinan lokasi, faktor yang bersumber dari Instansi di bawah Kementerian Kehutanan, dan Faktor yang bersumber dari pemegang ijin Hak Penguasaan Hutan (HPH) atau Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI). Proses penyelesaian permasalahan tumpang tindih dapat ditempuh dengan 3 (tiga) cara yaitu mediasi, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan melakukan pelaporan kepada Pihak Kepolisian (menempuh jalur hukum pidana).

This research aims to understand from the analysis of juridical normative who expounds or describe in detail, systematic, thorough and deeply about the resolution of problems overlapping land between IUPHHK-HTI and HGU based on the indonesian legal system. This report is written with approach juridical normative, because target this research is laws or normative method. That what is meant by overlapping on the rights of the management of land is where there are two parties that is both have the rights over the management for the same object good with management rights issued by one institution the same or by two different institutions. That the problems of overlap between the Business Permit The Use of Forest Wood-Industrial Timber (IUPHHK-HTI) with Right to Cultivate (HGU) because 3 (three) factors: factors sourced from licensing location, factors sourced from agencies under the ministry of forestry, and factors sourced of occupants permission the right mastery forest (HPH) or rights mastery woodland plant industry (HPHTI). Resolve this problem overlapping could be pursued by 3 (three) ways mediation, submit a claim to the state administrative courts, and reporting to police (take criminal law).

Kata Kunci : Tumpang tindih, Hukum Perkebunan, Hukum Kehutanan., overlaping, regulation about plantation, regulation about forestry.