PENERAPAN ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN PADA UNSUR MEMILIKI, MENYIMPAN, DAN/ATAU MENGUASAI NARKOTIKA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 112 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

TRI HANDAYANI, S.H., Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui mengenai cara menentukan kesalahan terhadap seseorang yang memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dapat dikenakan ancaman pidana serta untuk mengetahui bagaimanakah implementasi dari Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam praktek persidangan pidana yang berlangsung sekarang dan harapan untuk di masa yang akan datang. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian Tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris yang pada intinya adalah penelitian mengenai suatu kaedah normatif yang kemudian diteliti keefektifan atau dasar keberlakuan kaedah normatif tersebut di dalam masyarakat apakah kaedah normatif tersebut sudah dijalankan secara patut atau tidak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti yang membahas mengenai penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan di dalam Pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bagaimana implementasi dari Pasal 112 tersebut dalam praktek peradilan pidana serta Putusan Hakim apakah sudah sesuai dengan tujuan dari adanya Pasal tersebut atau belum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa cara menentukan kesalahan terhadap seseorang yang memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkotika adalah dengan cara membuktikan unsur pertanggungjawaban pidana dari orang tersebut, apakah memang tersebut melakukannya secara sengaja ataupun lalai dan apakah memang orang tersebut dapat bertanggungjawab terhadap narkotika yang ditemukan pada dirinya. Bahwa di dalam praktek persidangan perkara pidana dengan dakwaan Pasal 112, terdapat Jaksa dan Hakim yang membuktikan unsur pertanggungjawaban pidana yang didalamnya terdapat unsur kesalahan akan tetapi kebanyakan Jaksa dan Hakim tidak membuktikan unsur pertanggungjawaban pidana tersebut.

The purpose of this Thesis is to analyze whether a person having, storing, and/or dominating narcotics in Article 112 Act No. 35 of 2009 regarding narcotics automatically proves defendant is guilty so that the defendant may be imposed of criminal sanction and to analyze how the implementation of Article 112 Act No. 35 of 2009 on Narcotics in the practice of criminal justice system in the present and the future. The method in this thesis utilised empirical legal research to this research discussed the application of the principle of lack of relevant culpability in Article 112 Act No. 35 of 2009 on Narcotics and how the implementation of Article 112 is in the practice of criminal justice and the Judge's decision whether it is in accordance with the purpose of the Article or not. The finding of this research has indicated that the way to proof defendant culpability by proved the element of crimes that relates to the criminal responsibility in deciding punishment. Another finding in this research is about the practice of criminal justice system in proofing criminal responsibility as mentioned in article 112, some of the judicial officers (judges and prosecutors) has failed to proved the criminal responsibility

Kata Kunci : Kesalahan, Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009, Pertanggungjawaban Pidana/culpability, Article 112 Act No. 35 Year 2009, Criminal Responsibility