Pergulatan Politik Perempuan Menuju Parlemen Daerah: Studi Kasus Pengalaman Politik Beberapa Calon Legislatif Perempuan Gagal dan Terpilih di Provinsi Yogyakarta

NUNUNG QOMARIYAH, Dr. Setiadi, M.Si

2017 | Tesis | S2 ILMU ANTROPOLOGI

Tesis berjudul Pergulatan Politik Perempuan Menuju Parlemen Daerah: Studi Kasus Pengalaman Politik Beberapa Calon Legislatif Perempuan Gagal dan Terpilih di Provinsi Yogyakarta menjelaskan bagaimana perempuan mengikuti kontestasi politik pada Pemilihan Legislatif 2014 di Yogyakarta. Secara normatif perempuan telah didorong masuk dalam parlemen melalui kebijakan affirmative action kuota 30 persen. Namun, hingga tiga kali Pemilu pasca kebijakan tersebut diundangkan jumlah perempuan di parlemen tidak pernah menyentuh angka yang telah ditetapkan. Bahkan pada Pileg 2014, jumlah perempuan di parlemen di semua tingkatan menurun. Tesis ini berusaha memahami faktor apa yang menghambat dan menyebabkan sulitnya perempuan menembus parlemen. Temuan dalam tesis ini menjelaskan, dalam masyarakat jawa nilai-nilai dalam masyarakat yang berurat akar yang juga diyakini politisi perempuan menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya perempuan menempuh jalan politik. Nilai yang dilekatkan bahwa menjadi istri dan sekaligus perempuan harus mampu menjaga keseimbangan antara domestik dan publik melahirkan beban ganda pada perempuan. Perempuan juga memiliki kewajiban menjaga keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga, karenanya kehendak politik perempuan baru tersalurkan ketika anak-anak telah dewasa, saat dimana perempuan sudah tidak lagi muda dan tertinggal jauh mengembangkan kapasitas politiknya dibandingkan laki-laki. Partai politik yang belum memiliki politicall will mendorong perempuan dalam politik formal juga penyebab lainnya. Dalam seluruh proses politik dari mulai rekrutmen, nominasi dan kampanye perempuan kalah dengan mereka baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki modal finansial kuat, dekat dengan kekuasaan dan popular. Temuan terakhir ini saya jelaskan dengan menggunakan konsep pragmatisme dari Bailey. Di sisi lain perempuan tidak otonom dan sangat tergantung secara ekonomi dengan pasangan dan keluarga dalam menggunakan dana kampanye. Setiap pengguanaan uang harus sepengetahuan dan arahan pasangan.

The thesis entitled Women's Political Struggle towards Regional Parliament: A Case Study of Political Experience of Some Failed and Elected Women Legislative Candidates in Yogyakarta Province explains how women follow political contestation in Legislative Election in Yogyakarta, 2014. Normatively, women have been pushed into parliament through the 30 percent quota of affirmative action policy. However, up to three times after the election policy was enacted, the number of women in parliament never touched the numbers that have been set. Even in Legislative Election 2014, the number of women in parliament at all levels declined. This thesis attempts at understanding what factors are inhibiting and causing the difficulties of women penetrating parliament. The research findings in this thesis explains that in Javanese society, the deep-rooted society values is believed by women politicians becoming one of the causes that makes them cannot achieve political path maximally. The attached value that being a wife and a woman should be able to maintain a balance between domestic and public brings double burden on women. Women also have an obligation to maintain the balance and harmony of the household, because the political will of women is only accomplised when children are grown, when women are no longer young and left behind compared to men to develop their political capacities. Political parties that do not have a politicall will try to encourage women to take part in formal politics, this also become the other reason why political women is hard to achieve. Throughout the political process from recruitment, women's nominations, and campaigns are defeated by both men and women with strong financial capital which is definitely close to power and popularity. The last research finding is explained by using the concept of pragmatism from Bailey. On the other hand, women are not autonomous and very economically dependent on their spouse and family in using campaign funds. All the activities which involve funding should be known and permitted by the couple.

Kata Kunci : Quota of 30 percent women, political pragmatism, value, recruitment, nomination, campaign