Evaluasi Sistem Pengukuran Kinerja Organisasi Publik (Studi Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara)

WINDA SARI RAHMAWATI, Rusdi Akbar Ph.D., Ak., CMA., CA.,

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Setiap instansi pemerintah, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta kewenangannya dalam mengelola sumber daya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban yang dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas. Laporan tersebut harus menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan. Evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah yang dilakukan setiap tahun oleh berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah, masih menunjukkan hasil yang mengecewakan. Perbaikan kinerja secara berkelanjutan dapat dicapai manakala kinerja dipandang bukan sekadar aktivitas untuk mencapai output, tetapi juga tentang hasil (outcome). Untuk itu diperlukan model pengukuran kinerja yang memberikan perhatian lebih besar pada pencapaian kinerja, efektivitas, dan akuntabilitas publik. Salah satu model pengukuran kinerja yang saat ini sedang dikembangkan ialah pengukuran yang didasarkan pada logika, yang disebut dengan Ongoing Performance Measurement and Management (OPM&M). Model pengukuran itu lebih dikenal dengan sebutan cetakbiru kinerja (Performance Blueprint). Riset ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi indikator kinerja utama (IKU) pada sistem pengukuran kinerja BPMPPT Kabupaten Jepara. Riset ini berusaha untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai faktor kendala dalam pengimplementasian IKU sebagai indikasi adanya fenomena isomorfisma. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metoda kualitatif (qualitative method). Penerapan metoda kualitatif ini bersifat deskriptif sehingga data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna. Evaluasi kinerja yang dilakukan didasarkan pada capaian kinerja seperti dilaporkan dalam LAKIP. Informan riset ialah orang-orang yang terlibat dalam pembuatan LAKIP, pejabat atau pegawai yang berhubungan dengan kinerja, dan perencanaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa LAKIP, sebagai laporan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melihat kinerja BPMPPT Kabupaten Jepara, belum dapat dijadikan sebagai acuan untuk melihat kinerja yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan oleh belum sempurnanya IKU yang digunakan, kurangnya pemahaman terhadap implementasi LAKIP, serta terbatasnya sumber daya manusia. Pembuatan LAKIP dipengaruhi oleh teori isomorfisma, terutama karena adanya tekanan dari perundang-undangan. Kata kunci: evaluasi pengukuran kinerja, pengukuran kinerja, indikator kinerja, teori isomorfisma

Each of government institutions, as an element of state governmental executors, is obliged to be accountable for implementing the main jobs, functions, and authority in managing resources based on the strategic plan already determined by each institution. The accountability shall be in the reports delivered to the superior of each institution, the supervising agencies, and the accountability appraisal. Such reports shall describe the performance of the government institution concerned. The evaluation of regional governmnet performance conducted every year by various agencies, either governmental or non-governmental, still shows a disappointing result. The continuous performance improvement can be reached if the performance is considered not just activities to achieve output but also outcome. Therefore, a model a performance measurement which gives bigger attention on performance achivement, effectiveness, and public accountability is needed. One of the models in performance measurement being developed right now is a mesurement based on logics, called Ongoing Performance Measurement and Management (OPM&M). This measurement model is more know as Performance Blueprint. This research aims at evaluating the implementation of key performance indicators (KPI) in the performance measurement system at BPMPPT Jepara Regency. It is trying to further explore the constraints in implementing the KPI as indicators of isomorphism phenomenon. The method used in this research is a qualitative method. The application of such a qualitative method is descriptive so that the data obtained are more complete, in depth, credible, and meaningful. The performance evaluation conducted is based on the performance achievement as reported in the LAKIP. The research informants are the people who are involved in the LAKIP making, the officers or the employees related to the performance and planning. The analysis results show that the LAKIP, as a report which can be used as a basis to see the performance of BPMPPT Jepara Regency cannot be used as a reference to see the real pereformance yet. This is caused by not-perfect KPI used, lack of understanding in implementing LAKIP, and limited human resources. The LAKIP making is influenced by the isomorphism theory, especially the pressure from law. Key words : performance measurement evaluation, performance measurement, performance indicators, isomorphism theory.

Kata Kunci : evaluasi pengukuran kinerja, pengukuran kinerja, indikator kinerja, teori isomorfisma