SUMBER DAYA DAN PENDAYAGUNAAN KEKUASAAN (Studi Tentang Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mewujudkan Kota Madani)

REZA FAHMI, Dr. Haryanto, MA

2017 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi Kota Banda Aceh sebagai sebuah kota yang identik dengan Islam dan juga telah diberikan kebebasan untuk melaksanakan syariat Islam, namun hal tersebut ternyata masih belum dapat menjadikan Banda Aceh sebagai kota madani, mengapa begitu sulit untuk terwujudnya kota madani di Banda Aceh ditengah berbagai faktor pendukung yang telah tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan kota madani tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan konsep kota madani dari Al-Mawardi untuk menjelaskan seperti apa wujud kota madani dan konsep sumber daya kekuasaan dari Charles F. Andrain untuk melihat seberapa besar sumber daya kekuasaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dan bagaimana sumber daya kekuasaan tersebut dimanfaatkan dalam mewujudkan kota madani. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian ini adalah aktor-aktor yang terlibat langsung dalam pelaksanaan syariat Islam di kota Banda Aceh terutama dari unsur pemerintah kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sumber daya kekuasaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banda Aceh cukup besar. Sumber daya normatif yang dimiliki berupa kewenangan, menjadikan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh pada mulanya ialah dengan membangun tatanan struktur penunjang pelaksanaan syariat Islam, yaitu dibentuknya Tim Amar Ma’ruf Nahi Munkar, muhtasib dan dai-daiyah di setiap desa. Dibentuknya struktur ini hingga ada disetiap desa merupakan sebagai bentuk perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota untuk meningkatkan pelaksanaan syariat Islam di tingkat desa. Dibentuknya struktur penunjang ini secara tidak langsung juga menambah kekuatan sumber daya fisik dan keahlian. Hal ini yang kemudian menjadikan Pemerintah Kota gencar untuk memberantas praktik maksiat di hotel, kedai kopi, tempat karoke dan lain sebagainya serta juga melaksanakan berbagai dakwah hingga menjangkau ke berbagai lokasi yang tidak seperti pada umumnya yaitu di masjid, akan tetapi dilakukan di taman kota, cafe, kedai kopi, hingga ke pantai. Selanjutnya, sumber daya personal yang dimiliki oleh Pemerintah Kota berupa dukungan dari para pimpinan daerah telah memberikan penguatan bagi Pemerintah Kota dalam menegakkan syariat Islam, meskipun sangat disayangkan dukungan tersebut masih terbatas pada persoalan tertentu, yaitu pelarangan perayaan malam tahun baru dan valentine day, yang jika dilihat belum mencakup persoalan yang lebih substansial dari mewujudkan kota madani. Disamping itu, sumber daya ekonomi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota telah berusaha untuk mencegah terjadinya praktik riba, meskipun pinjaman modal yang dapat diberikan kepada masyarakat masih terbatas. Dengan demikian, refleksi atas upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan kota madani menunjukkan bahwa sumber daya yang dimiliki masih belum dapat dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota, sehingga hal ini berimbas pada hasil akhir yang dapat di capai. Keadaan ini menunjukkan bahwa tersedianya sumber daya bukanlah jaminan untuk dapat mewujudkan kota madani, dan masih jauhnya harapan untuk terwujudnya kota madani ditengah sumber daya yang dimiliki merefleksikan bahwa kapabilitas pemerintah kota sangat berpengaruh terhadap kemampuan memanfaatkan sumber daya. Sekalipun upaya untuk mewujudkan kota madani belum bisa terwujud sepenuhnya, pada dasarnya dapat dimaknai bahwa Pemerintah Kota sedang membangun tatanan sumber daya yang lebih kuat, dukungan yang lebih memadai dan membangun partisipasi masyarakat untuk ikut andil bersama meningkatkan pelaksanaan syariat Islam guna mewujudkan Banda Aceh menjadi kota madani.

This research is motivated by the condition of Banda Aceh City as a city that is identical with Islam and has also been given freedom to implement Islamic shari'a, but it still can not make Banda Aceh as madani city, why is it so difficult to realize the city of Banda Aceh in the with of various supporting factors that have been available. This study aims to explain how the efforts made by the Government City of Banda Aceh in realizing the madani city. To answer that question, the authors use the concept of the madani city of Al-Mawardi to explain what is madani city and use the power resource concept of Charles F. Andrain to see how much power resources the Government City of Banda Aceh has and how that resources utilized in realizing the madani city. The research method used in this research is qualitative research method with case study approach. The subject of this research are the actors who directly involved in the implementation of Islamic sharia in the city of Banda Aceh, especially from elements of the government City of Banda Aceh. The results of this study show that the power resources owned by the Government City of Banda Aceh is quite large. The normative resources possessed in the form of authority, making efforts made by the Government City of Banda Aceh initially is to build the structure of the supporting the implementation of Islamic Sharia, namely the formation of Amar Ma'ruf Nahi Munkar, muhtasib and dai-daiyah in each village. The formation of this structure in each village to improve the implementation of Islamic shari'a at the village level. The formation of this supporting structure indirectly also adds the strength of physical resources and expertise. Then this makes the Government City incentive to eradicate misconduct in hotels, coffee shops, karoke places and also carry out da'wah to reach various locations that are not general like in the mosque, but in the city park, cafe, coffee shop, and beach. Furthermore, personal resources possessed by the Government City like support from local leaders has provided strengthening for the Government City in enforcing Islamic law, although unfortunate that support is still limited to a particular issue, namely the prohibition of the celebration of New Year's and Valentine's Day, that if seen has not yet covered the more substantial issue of realizing the madani City. In addition, economic resources indicate that the Government City has attempted to prevent the riba, even though the capital loans that can be granted to society are still limited. Thus, a reflection of the efforts made by the Government City of Banda Aceh in realizing the Madani city shows that its resources can not yet be maximized by the Government City, so this is an impact on the final result can be achieved. This situation indicates that the availability of resources is not a guarantee for realizing the Madani city, and still far for realization of a madani city that reflects the capability is very influential on the ability to utilize resources. Although the efforts to realize the madani city have not been fully realized, basically can be interpreted that the Government City still building a stronger resource structure, more support and build community participation to contribute together improve the implementation of Islamic shari'a in order to realize Banda Aceh become a madani city.

Kata Kunci : Pemerintah Kota, Sumber Daya Kekuasaan, Pedayagunaan Kekuasaan, Syariat Islam, Kota Madani