Tinjauan Terhadap Perlindungan Hukum Peserta Asuransi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Dalam Hal Terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
RONNY BERRY TALAPESSY, Hariyanto, S.H., M.Kn.
2017 | Tesis | S2 HukumTujuan penelitian ini untuk untuk menganalisis dan menguraikan tentang peran Pemerintah dalam melindungi peserta asuransi DPLK dalam hal terjadi PHK oleh PHI dan mengkaji hak peserta DPLK terhadap manfaat nilai investasi DPLK yang tercatat atas nama peserta jika terjadi PHK oleh PHI. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana hak dana pensiun peserta/pekerja yang ada pada Lembaga Keuangan asuransi dalam hal pekerja terkena pemutusan hubngan kerja oleh Pengadilan Hubungan Industrial dan bagaimana peran pemerintah dalam melindungi pekerja apabila terjadi sengketa mengenai manfaat pensiun antara peserta, perusahaan asuransi, dan perusahaan pemberi kerja. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Pengkajian aspek perlindungan hukum tersebut diharapkan dapat ditemukan apakah Undang-undang Dana Pensiun telah memberikan perlindungan hukum secara seimbang terhadap pekerja yang juga peserta dana pensiun ketika diputus hubungan kerjanya oleh pengadilan. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa manfaat pensiun yang terdapat pada asuransi dana pensiun yang tercatat atas nama pekerja yang juga peserta, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pekerja itu sendiri. Hak atas manfaat pensiun tetap menjadi milik pekerja, walaupun pengusaha pemberi kerja ikut melakukan iuran dan telah membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja ketika diputus hubungan kerjanya oleh Pengadilan Hubungan Industrial. Akan tetapi diperlukan peran serta pemerintah untuk melindungi pekerja untuk memberikan pemahaman kepada pekerja yang tercatat sebagai peserta asuransi dana pensiun mengenai hak-hak yang dimiliki dalam hal hubungan kerjanya telah diputus oleh pengadilan.
In this study,the purpose is to analyze and describe the legal protection and rights of workers covered by the pension insurance to retirement benefits in case when the employment termination be dismissed by the Court of Industrial Relations. The concern in this study is how the rights of pension fund of participants / workers on Financial Institutions insurance in the event of termination of employment workers which affected by the Industrial relations court and the role of government in protecting workers in the even of a dispute between participants on retirement benefits,insurance companies,and companies of the employer. By using the normative legal research method, we reviewing the laws and regulations that apply or applied to a specific legal problem. With an assesment of the legal aspects of protection expected will be found if the Pension Fund Act has given legal protection to workers who are well balanced pension when terminated by court. From this research result that pension benefits contained in the registered pension insurance on behalf of workers who are also participants, are not transferable to any other party without the consent of the workers themselves. The pension right benefits remain the property of the workers, even though the employers pay the basic premi and fees, and also have to pay compensation when the employment termination be dismissed by the Court of Industrial Relations. However, the role of government is important which is to protect the workers and give them an understanding about the rights they owned as a participants of pension insurance in the event of the relation between the workers and company has been terminated by court.
Kata Kunci : Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Asuransi, Pemutusan Hubungan Kerja. Financial Institution of Pension Funds (DPLK), Termination of Employment Insurance