KEABSAHAN PERUBAHAN PERJANJIAN PERDAMAIAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMENUHAN HAK KREDITOR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (STUDI KASUS: PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PT BERLIAN LAJU TANKER, TBK)

RIFKI HERMAWAN, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan dari klausul amandemen dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga ditinjau dari kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk untuk mengidentifikasi dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak kreditor. Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif dan menganalisis data dengan metode kualitatif. Yuridis normatif adalah mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Secara kualitatif yaitu dengan memperhatikan fakta mengenai kasus penundaan kewajiban pembayaran utang untuk selanjutnya diperbandingkan dengan ketentuan yang berlaku dan kemudian diambil kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa debitor dan kreditor dapat melakukan amandemen terhadap perjanjian perdamaian sepanjang perubahan yang diusulkan dapat disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam hal amandemen terhadap perjanjian perdamaian telah disetujui oleh mayoritas pihak, maka seluruh debitor dan kreditor termasuk yang dijamin dengan agunan maupun tidak wajib tunduk kepada perjanjian perdamaian yang telah diamandemen.

The purpose of this research is to find out the validity of amendment clause in the settlement agreement which had been ratified by the Commercial Court in terms of bankruptcy and postponement of debt settlement obligation including to identify its impact to the fulfillment of creditor's rights. The type of research in this thesis are normative juridical and analyze the data with qualitative methods. Normative juridical is based on law which contained in the regulations and court decisions including any legal norms applied in the society. Qualitatively by considering the facts about postponement debt settlement obligation cases to be compared with the applicable prevailing law and thereafter draw the conclusions. The methods used in analyzing the data is a qualitative method with the type of research is From the results of this study concluded that the debtor and the creditors can amend the settlement plan as long as such amendment approved by all parties. In the event the amendment of settlement agreement has been approved by the majority of the parties, the debtor and all creditors including secured and unsecured creditors have to obey the settlement agreement which have been amended.

Kata Kunci : Penundaan Kewajiban Pembayatan Utang, Perubahan Perjanjian Perdamaian, Dampak Perubahan Perjanjian Perdamaian. suspension of payment, amendment settlement plan, amendment impact