PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

ACHMAD SYAHID, Dr. Mailinda Eka Yuniza, SH, LL.M

2017 | Tesis | S2 HUKUM LITIGASI

INTISARI Achmad Syahid Mailinda Eka Yuniza Salah satu kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil adalah kewajiban menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya aturan mengenai kepegawaian, baik itu manajemen kepegawaian ataupun perilaku kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran izin perkawinan dan perceraian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. Mengetahui dan menganalisis mengenai langkah-langkah serta upaya-upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Berau untuk meminimalisasi pelanggaran tersebut, serta memberikan masukan mengenai perbaikan yang dapat ditempuh sehingga penanganan dan penindakan dapat ditegakkan sesuai ketentuan yang berlaku, memberikan rasa keadilan bagi yang bersangkutan, Pegawai Negeri Sipil pada umumnya dan masyarakat, dan terciptanya keseimbangan tatanan dalam masyarakat bahwa hukum berlaku bagi setiap orang tanpa perbedaan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis empiris. Pendekatan atas analisis langsung implementasi peraturan di lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak terkait. Selain wawancara, bahan penelitian diperoleh berupa data-data langsung dari sumbernya. Lokasi penelitian dilakukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau terhadap pelanggaran izin perkawinan dan perceraian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penegakan hukum disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran terhadap izin perkawinan dan perceraian belum maksimal. Faktor penghambat penegakan hukum disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Kendala terbesarnya adalah tidak dilaksanakannya penerapan prinsip-prinsip dasar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Upaya yang dapat ditempuh di masa mendatang adalah perbaikan dari segi peraturan dan pelaksanaan peraturan, peningkatan integritas, kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil dan perbaikan sarana prasarana dan penambahan dana.

ABSTRACT Achmad Syahid Mailinda Eka Yuniza One of the obligations for Civil Servants is the obligation to comply with all provisions of legislation, in particular the rules on personnel, whether it is personnel management or daily life behavior. This study aims to determine and analyze law enforcement against Civil Servants who violate marriage and divorce permits in the District Government of Berau. To know and analyze the steps and efforts taken by the District Government of Berau to minimize such violations, and provide input on improvements that can be taken so that handling and enforcement can be enforced in accordance with applicable provisions, providing a sense of justice for the concerned, Civil Servants In general and society, and the creation of a balance of order in society that law applies to everyone without distinction. The type of research conducted is empirical juridical. Approach to direct analysis of the implementation of the regulations in the field by conducting direct interviews with related parties. In addition to interviews, research material obtained in the form of direct data from the source. The research location was conducted in Berau District Government Environment on breach of marriage and divorce permit. The results of this study indicate the enforcement of discipline laws for Civil Servants who violate the permit for marriage and divorce has not been maximized. Inhibiting factors of disciplinary law enforcement for Civil Servants include internal factors and external factors. The biggest obstacle is the non-implementation of the basic principles in Government Regulation Number 53 of 2010 on Civil Service Discipline. Efforts that can be taken in the future are improvements in terms of regulations and implementation of regulations, improving the integrity, quality and professionalism of human resources of Civil Servants and improvement of infrastructure and additional funds.

Kata Kunci : Pegawai Negeri Sipil, Izin Perkawinan dan Perceraian, Penegakan Hukum Disiplin