ANALISIS KOMPARATIF KEBIJAKAN PENGADAAN TEKNOLOGI INFORMASI PEMERINTAH

FAHMY ASA, Dr. Wing Wahyu Winarno, MAFIS, CA, Ak. ; Dr. Ir. Rudy Hartanto, M.T.

2017 | Tesis | S2 MAGISTER TEKNIK INFORMASI

Pemerintah melakukan Pengadaan Teknologi Informasi untuk mengakuisisi produk dan layanan Teknologi Informasi. Belanja TI pemerintah mengambil porsi signifikan dari anggaran pemerintah keseluruhan. Penerapan kebijakan Pengadaan Teknologi Informasi (IT Procurement Policy) yang baik perlu dilakukan untuk efisiensi anggaran dan efektivitas kegiatan pemerintah. Penelitian ini membandingkan kebijakan Pengadaan Teknologi Informasi di 3 (tiga) negara, yakni Indonesia, Australia, dan Singapura dengan mendasarkan pada prinsip kebijakan Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Procurement) yang termuat dalam standar internasional ISO 20400. Prinsip yang termuat dalam ISO 20400 sustainable procurement antara lain adalah Akuntabilitas, Transparansi, Etika, Kepentingan Stakeholders (stakeholders interests), Respek terhadap Aturan Hukum dan Norma Internasional, Solusi Inovatif dan Transformatif, Fokus pada Kebutuhan, Integrasi, dan Global Cost. Hasil komparasi menunjukkan kesamaan dan perbedaan prinsip kebijakan Pengadaan Teknologi Informasi (IT Procurement Policy) di masing-masing negara. Prinsip-prinsip yang telah digunakan oleh negara Australia dan Singapura diadopsi untuk dapat diterapkan di level kebijakan di Indonesia.

The government conduct procurement of Information Technology to acquire information technology products and services. Government IT spending took a significant portion of the overall government budget. Better IT Procurement Policy are necessary for the efficiency and effectiveness of government operations budget. This study compares the information technology procurement policies in three (3) countries, namely Indonesia, Australia, and Singapore based on the principle of Sustainable Procurement Policy in ISO 20400. The principles in ISO 20400 are Accountability, Transparency, Ethics, Stakeholder interests, Respect for the rule of Law and International Norms, Innovative Solutions and Transformative, Focus on Needs, Integration, and Global Cost. The comparison shows similarities and differences in the IT Procurement Policy in each country. The principles used by countries Australia and Singapore were adopted to be applied at the policy level in Indonesia.

Kata Kunci : Kebijakan Pengadaan Teknologi Informasi, Sustainable Procurement, Pengadaan Pemerintah.