TANGGUNG JAWAB HUKUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) ATAS TINDAKAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN GALANGAN KAPAL SELAKU PENYEDIA BARANG/JASA DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN KAPAL PERINTIS

WANDES TAGOR RAJAGUK, Dwi Haryati, S.H., M.Hum.

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab hukum Pejabat Pembuat Komitmen atas Tindakan Wanprestasi yang dilakukan Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Kapal Perintis, dan untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian sisa pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Perusahaan Galangan Kapal yang telah diputus kontraknya oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris (applied law research). Penelitian hukum yang dilakukan penulis dimulai dengan mengkaji penerapan ketentuan hukum positif tertulis pada suatu peristiwa hukum in concreto dalam kasus posisi pembangunan kapal perintis Tipe 200 DWT (Paket J) kemudian mengkaji ketentuan � ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tanggung jawab hukum dalam 2 (dua) aspek yakni tanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan tanggung jawab atas pengambilan keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Pejabat Pembuat Komitmen dalam melakukan pemutusan kontrak telah didasarkan pada Pasal 93 ayat (1) butir a.2. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen untuk memasukkan Penyedia Barang/Jasa ke dalam Daftar Hitam telah dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen melalui Kuasa Pengguna Anggaran. Namun tanggung jawab untuk mencairkan jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan pembayaran denda keterlambatan belum dilaksanakan. Penyelesaian sisa pekerjaan yang belum diselesaikan tetap dilaksanakan melalui pelaksanaan verifikasi terlebih dahulu oleh BPKP untuk menghitung persentase pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa, pembayaran sisa pekerjaan yang menjadi kewajiban Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan persentase pekerjaan yang akan diselesaikan.

This research was conducted with the objective to identify and assess the liability of Commitment Maker Official on actions of tort performed by the Provider of Goods / Services in development of Ship Pioneer, and to identify and assess the completion of the remaining task that has not been resolved by the Dockyard Company which had been rescinded by the Commitment Maker Official. This research was conducted using normative-empirical legal research method (law applied research). The author has conduct the research by assessing the application of written positive law on a legal case in concreto in the case of the construction of pioneer ship type 200 DWT (Package J) and then assesse the provisions in the written positive law on the case. The Commitment Maker Official has the liability in 2 (two) aspects which are the liability for the performance of the goods / services activity and the liability for decision making and / or actions that may result in the expense of government budget. The Commitment Maker Official in rescinded the contract have to conform to Article 93 Paragraph (1) Point a.2 Presidential Regulation Number 70 Year 2012. The Commitment Maker Official liability to put forward the Provider of goods / services to the blacklist has been done by the Commitment Maker Official through Proxy of Budget User. but the liability to liquefy the performance guaranty, advance payment guaranty, and the delay penalty has not been performed. The completion of the remaining task have to be done through a verification process by the BPKP to calculate the percentage the task that has been undertaken by the Provider of Goods / Services, the payment of the remaining task is the obligation of the Directorate General of Sea Transportation, and the percentage of the task that has to be completed.

Kata Kunci : Tanggung jawab hukum, Pejabat Pembuat Komitmen, Perusahaan Galangan Kapal selaku Penyedia Barang/Jasa, Pemutusan Kontrak, Penyelesaian sisa pekerjaan.