HAK INGKAR NOTARIS DALAM HAL PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS

AGUS HINDRA BUANA, Dr. Sutanto, S.H., M.S

2017 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis Hak Ingkar Notaris dalam hal pemeriksaan perkara perdata dan pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan sampai dengan di persidangan didasarkan pada undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum. Prinsip hukum maupun doktin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, lokasi penelitian adalah di Perpustakaan. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi kasus. Adapun teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Hak ingkar notaris sebenarnya tidak hanya dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN.diatur juga dalam Pasal 4, Pasal 16 dan Pasal 54 UUJN maka jelas bahwa untuk merahasiakan isi akta beserta hal-hal yang diberitahukan kepada notaris sehubungan dengan pembuatan akta tersebut adalah merupakan suatu kewajiban jabatan notaris, sehingga dengan demikian untuk mengundurkan diri sebagai saksi atau menolak untuk memberikan keterangan sebagai saksi bukan hanya merupakan hak tapi juga merupakan suatu kewajiban bagi notaris. Jadi notaris tidak hanya mempunyai hak ingkar (verschoningsrecht) akan tetapi juga mempunyai kewajiban ingkar (verschoningssplicht). Akibat hukum bagi seorang notaris dalam menggunakan hak diamnya di depan pengadilan yaitu, pertama bahwa notaris harus dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi atau memberikan kesaksian di muka pengadilan, apabila ia menggunakan hak ingkar. Karena secara hukum, kesaksian yang akan diberikan tersebut menurut pengetahuannya dinilai bertentangan dengan sumpah jabatan atau melanggar rahasia jabatan. Kedua membebaskan notaris dari segala tuntutan hukum dari pihak-pihak yang berkepentingan, apabila hak ingkar tersebut ternyata di tolak oleh hakim pengadilan atau menurut ketentuan hukum ia diwajibkan memberikan kesaksian di muka pengadilan

This research is intended to know and to analys the notary right of disgrace in the examination of civil and criminal case in the process of investigation and inquisitional until the trial according to the law of the notary position and the notary ethics code. This research is a normative law research which is a process to provide the regulation of law. The law principle or the doxis of law to acknowledge the faced law issues. The approach used in this research is the statute approach. The researcher needs to understand the hierarchy and the fundamental in the regulation of law. The research location is in the library. The type and the data resource used is the secondary data. Technique of collecting data used is the literature study and case study. However, the technique of analyzing data is qualitative. The notary right of disgrace actually is not only in the Article 66 clause (1) Notary Law, but also it is regulated in the Article 4 clause 16 and Article 54 Notary Law it is obvious that concealing the content of the certificate with the notified information to the notary is in relation with the construction of the certificate is an obligation of the notary position, so that retiring from being a witness or refusing to provide the evidence as a witness not only be the right but also be the obligation of the notary itself. So the notary not only has the right of disgrace but also the obligation of disgrace. The law effect of a notary by using the right of silence in the court is, the first that the notary should be free of the obligation as a witness or to provide the evidence in the court, if he/she use the right of disgrace. Based on the law fact, the evidence that will be provided according to his/her acknowledgement is contradicted with the official-oath or breaking the confidential position. The second, releasing the notary of any kind of assertions from the concerned party, if only the right of disgrace is refused by the judge or by the regulation he/she is obligated to provide the evidence in the court.

Kata Kunci : Kata Kunci: Notaris, Hak Ingkar, pemeriksaan perdata dan pidana, Kode etik