SISTEM PENUNJUKAN LANGSUNG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

THIA IRMAYA, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu (1) memberikan penjelasan tentang dasar hukum yang berlaku bagi pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan BUMN (2) mengetahui bagaimana perspektif hukum persaingan usaha terhadap sistem penunjukan langsung pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan BUMN. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan dianalisis dengan cara kualitatif. Hasil penelitian: Pertama, di lingkungan BUMN dimana sumber pendanaan pengadaan barang dan/atau jasa bukan bersumber dari anggaran APBN/APBD, maka pengaturan pengadaan barang dan/atau jasa mengacu kepada pedoman internal BUMN yang bersangkutan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. 15 Tahun 2012 tentang perubahan atas Permen BUMN No. 05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN. Kedua, dalam perspektif hukum persaingan usaha, sistem penunjukan langsung di lingkungan BUMN tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 19 (d) UU No. 5 tahun 1999, karena sistem penunjukan langsung di lingkungan BUMN memiliki justifikasi yang kuat. Hal in disebabkan karena Peraturan Menteri tentang pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan BUMN mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. 15 Tahun 2012 tentang perubahan atas Permen BUMN No. 05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, yang lahir sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan hukum yang lebih tinggi yaitu UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 Tentang Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN.

The Purpose of this research are : (1) Provide an explanation of the basic law that apply to the procurement of goods and/or services within The Minister of State-Owned Enterprise (SOE), (2) To find out the perspective of competition law to the direct appointment system of procurement of goods and/or services within SOE This research is normative legal reserach. Datas being used in this research is secondary data obtained from literature research and analysed qualitatively. Research result: First, within the SOE's where the source of funding the procurement of goods and/or services not from Budget APBN / APBD, then the procurement of goods and/or services referred to internal SOE's guidelines reference to the Regulation of Minister of State No. 15 in 2012 regarding amandements to Regulation of Minister of State No. 05/MBU/2008 concerning about the general guidelines implementation of the SOE procurement of goods and/or services. Secondly, in the perspective of competition law, the direct appointment system in SOE's environment is not contradictory to the provisions of article 19 (d) of Law No. 5 In 1999, for direct appointment system in the SOE's have strong justification. It is because regulation in the procurement of goods and / or services within SOE refers to the Regulation of Minister of State No. 15 in 2012 regarding amendments to the Regulation of Minister of State No. 05 /MBU/2008 on General Guidelines for Procurement of Goods and Services Enterprise, which was born as a further elaboration of legal regulations of higher Law No. 19 in 2003 on State-Owned Enterprises and Government Regulation No. 45 in 2005 on Management, Oversight and Dissolution of SOE's.

Kata Kunci : BUMN, pengadaan barang dan/atau jasa, sistem penunjukan langsung, hukum persaingan usaha tidak sehat, SOE, procurement of goods and / or services, the direct appointment system, the law of unfair business competition