DWANGSOM SEBAGAI UPAYA PAKSA DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DALAM AMAR PUTUSANNYA MEMUTUS UNTUK MEMPERKERJAKAN PEKERJA KEMBALI

PARNINGOTAN TUA M, Murti Pramuwardhani Dewi, S.H., M.Hum.

2017 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengapa putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang telah inkracht pada amar putusannya untuk mempekerjakan kembali pekerja tidak memiliki kekuatan eksekusi dan untuk mengetahui eksistensi dan relevansi dwangsom dalam praktek peradilan di Indonesia serta menganalisis dapat tidaknya dwangsom digunakan sebagai upaya paksa dalam melindungi pekerja/buruh pada pelaksanaan putusan PHI yang telah inkracht tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian lapangan juga dilakukan untuk mendukung data sekunder penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan dua hal: pertama, bahwa putusan PHI yang telah inkracht pada amar putusannya untuk mempekerjakan kembali pekerja/buruh tidak memiliki kekuatan eksekusi, karena memang putusan tersebut tidak memiliki daya eksekusi, dibuktikan dengan putusan-putusan yang pada amar putusan untuk mempekerjakan kembali pekerja/buruh tidak dapat dieksekusi. Tetapi putusan tersebut dapat juga diganti amar putusannya menjadi membayar sejumlah uang dengan memohonkan ke Ketua Pengadian Negeri (225 HIR dan 259 RBg). Kedua, dwangsom merupakan sisi lain dari eksekusi yang seolah-olah bekerja dari samping. Sehingga dwangsom dapat digunakan sebagai alat eksekusi, untuk menekan tergugat secara psikologis, agar tergugat mau menjalankan putusan majelis hakim, yang amar putusannya menghukum tergugat untuk mempekerjakan pekerja/buruh kembali. Tetapi dwangsom tidak dapat digunakan jika putusan tersebut telah dimohonkan ke Ketua Pengadilan untuk diganti dengan membayar sejumlah uang (Pasal 606a Rv). Kemudian secara praktik, dwangsom masih eksis dan sangat relevan dalam peradilan di Indonesia, terbukti hampir disemua gugatan perdata pengacara yang penulis wawancarai masih mencantumkan permohonan dwangsom dalam gugatannya, dan ada juga putusan majelis hakim PHI yang mengabulkan dwangsom, contohnya Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg Tahun 2017. PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA Melawan CASKANI, dkk.

This study aims to examine and analyze why the decision of Industrial Relations Court (PHI) which has entitled inkracht on its verdict to re-employ the workers is powerless in terms of execution, and to know the existence and relevance of dwangsom in judicial practice in Indonesia, also to analyze the possibility to use dwangsom as a forceful attempt in protecting workers / labors on the implementation of the so called PHI verdict. This research uses empirical normative method which is done by examining library materials or secondary data consisting of primary law material, secondary law material, and tertiary law material. A field research is also conducted to support secondary data of this study. Based on the outcomes of research and discussion, the author concludes two: the first is that the decision of PHI which has been inkracht on its verdict to re-employ the workers / labors is powerless in terms of execution, since the verdict does not have execution power, and has been proved that the decisions in the verdict to re-employ workers / labors can not be executed. However, the verdict may also be substituted into paying a sum of money by appealing to the Chief of District Court (225 HIR and 259 RBg). Second, dwangsom is another side of the execution, which seems to work indirectly. So dwangsom can be used as an execution tool, to suppress the defendant psychologically, in order for the defendant to carry out the verdict of the panel of judges, whose verdict to punish the defendant to re-employ the workers / labors. However dwangsom can not be used if the decision has been filed to the Chief Justice to be replaced by paying a sum of money (Section 606a Rv). Then in practice, dwangsom still exists and is very relevant to the judiciary in Indonesia, since it is proved that almost in all civil lawsuits lawyers that writer had interviewed still include dwangsom requests on their lawsuits, and there is also a decision of the panel of judges who grant dwangsom, example from PHI Bandung Court Decision Number 181/Pdt .Sus-PHI/2016/PN.Bdg Year 2017. PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA Against CASKANI, and friends.

Kata Kunci : Dwangsom, Pengadilan Hubungan Industrial, Eksekusi