Tinjaun Tentang Perlindungan Upah Pekerja/Buruh Pasca Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Studi Kasus: Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 235/KEP/2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017)

JIMMI KRISTOVER S, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

2017 | Tesis | S2 Hukum

Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan mengenai upah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji dampak yang ditimbulkan atas diberlakukannya Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 235/KEP/2016 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian hukum ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif ini dilakukan dengan pendekatan normatif-empiris. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis penelitian,yakni dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian lapangan digunakan untuk mendukung data sekunder guna mendapatkan data primer dari subjek penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: Pertama, PP Pengupahan dari perspektif pemerintah dan pengusaha sudah memberikan perlindungan hukum atas upah pekerja dengan berdasarkan rumus penghitungan upah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menjamin upah pekerja akan naik setiap tahunnya. Sedangkan, perspektif pekerja PP Pengupahan belum memberikan perlindungan upah. Kenaikan upah hanya dibatasi dengan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) mengunakan formulasi penghitungan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional dengan mengacu pada data Badan Pusat Stastik (BPS) berdampak pada tidak tercapainya kesejahteraan bagi pekerja, karena penetapan upah tidak lagi berdasarkan kebutuhan hidup layak pekerja dan keluarganya.

The purpose of this research is to understand and to review about protection of labour wages in Goverment Regulation Number 78 Year 2015 about Wages. This study also aims to determine the impact of validity of the Decision of the Governor of The Special Region of Yogyakarta No. 235/KEP/2016 About Minimum Wage District/City in the Special Region of Yogyakarta. This legal research is a descriptive research. Descriptive research is done by using normative-empirical approach. This research uses two type of research, le by using literature research and field research. Library research consist of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. Field research is used to support secondary data to obtain primary data from research subjects. Data obtained from library research and field research were analyzed qualitatively. The research result : First, the Goverment Regulation of Wages from goverment and bussiness owner perspective is already giving a legal protection for labour wages based on wages calculation formula which contain inflation, and economic growth. The Goverment guarantees that labour wages will increase every year. However, labour perspective about the Goverment Regulation of Wages is still not giving a sufficient protection. Wages increase is only depends on inflation and economic growth. Secondly, the decision of the Governor of the Special Region of Yogyakarta about Minimum Wage District/City in the Special Region of Yogyakarta use a calculation formula based on inflation and national economic growth with reference to the Central Bureau of Statistics (BPS) effecting the labour can't achieve prosperity, because the wages not based on decent well-being of the labour and their families.

Kata Kunci : perlindungan hukum, upah minimum, pekerja, dampak/legal protection, minimum wages, labor, impact