PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB IKATAN NOTARIS INDONESIA BERDASARKAN PASAL 82 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KOTA YOGYAKARTA

OKY PRATOMO, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

2017 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berlakunya Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN-P) diperlukan untuk merubah pemahaman peranan dan tanggung jawab INI, peranan dan tanggung jawab INI Kota Yogyakarta berdasarkan Pasal 82 ayat (3) UUJN-P dan kendala yang dihadapi oleh INI dalam mewujudkan notaris yang berkualitas. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, menggunakan data sekunder dan data primer melalui kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan di Kota Yogyakarta dengan subyek penelitian Ketua dan Sekretaris Pengurus Daerah, DKD INI dan beberapa notaris aktif Kota Yogyakarta. Data sekunder diperoleh dengan cara metode dokumentasi dengan alat studi dokumen, sedangkan data primer melalui wawancara dengan alat pedoman wawancara tidak berstruktur. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa berlakunya Pasal 82 ayat (3) UUJN-P telah merubah pemahaman peranan dan tanggung jawab INI sebagai wadah tunggal yang bebas dan mandiri untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas notaris, oleh karena itu peranan dan tanggung jawab INI Kota Yogyakarta harus sesuai dengan ketentuan AD/ART INI yang telah dirubah dan melaksanakan peraturan perkumpulan yang telah disepakati untuk menunjang kinerja Pengurus Daerah dan DKD, namun dalam pelaksanaannya kinerja kepengurusan masih kurang optimal. Peranan dan tanggung jawab Pengurus Daerah dan DKD INI Kota Yogyakarta kurang optimal dikarenakan terdapat berbagai macam kendala yang dihadapi oleh kepengurusan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan perubahan pemahaman peranan dan tanggung jawab INI berdasarkan Pasal 82 ayat (3) UUJN-P untuk menegaskan wadah tunggal notaris adalah INI, memudahkan pemerintah melakukan pembinaan terhadap satu organisasi dan memberikan kepastian hukum bagi notaris dan masyarakat. Kendala yang dihadapi kurangnya partisipasi anggota selaku notaris aktif, masih ada anggota kurang memahami aturan, permasalahan anggota yang telah dikonsultasikan sudah kompleks. Oleh karena itu, maka disarankan INI dapat mempertahankan eksistensinya dan lebih berperan aktif dalam memberikan arahan bagi para anggotanya, serta notaris Kota Yogyakarta selalu berpegang tegung Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan peraturan perkumpulan.

This research aims to study the enactment of Article 82 paragraph (3) of Act Number 2 Year 2014 that is required to change the understanding of the role and responsibility of the Indonesian Notary Association, the role and responsibility of the Indonesian Notary Association of Yogyakarta based on Article 82 paragraph (3) of Act Number 2 Year 2014 and obstacles faced by the Indonesian Notary Association in creating a qualified. These are empirical juridical research, using secondary data and primary data through a library and field research. Field research conducted in Yogyakarta with subject of research i.e. Regional Executive Chairman, Regional Executive Secretary, Regional Honorary Council of Indonesian Notary Association and some active notary in Yogyakarta City. Secondary data was obtained by documentation method with document research materials, while the primary data was obtained through interviews with no structured interview guides. Data were analyzed qualitatively and presented descriptively. Research result and discussion showed that the enactment of Article 82 paragraph (3) change the understanding of the role and responsibility of the Indonesian Notary Association as a single container to improve the quality and professionalism of notary, so that role and responsibility of Indonesian Notary Association Yogyakarta is applied retroactively with the change of AD/ART of Notary Organization and implementing association regulations agreed to support management performance, however in the implementation of management performance is still not working well. The role and responsibility of Regional Executive and Regional Honorary Council of the Indonesian Notary Associtiaon Yogyakarta is not working properly because there are some obstacles faced by Indonesian Notary Association Yogyakarta. Based on the research result it was concluded that the change in the understanding concerning the role and responsibilitiy of Notary organization based on Article 82 paragraph (3) of Act Number 2 Year 2014 is to strengthen that the single container of notary is Indonesian Notary Association, that is make it easier for the government to conduct fostering toward an organization, and provide legal certainty and public order for the notary and the community. Obstacles that they faced are lack of participation of members in the organization, there are members who still do not understand the rules of notary position, legal issues of members that have been consulted which already complex. Therefore, it is advised for the Indonesian Notary Association to maintain its existence, can play more active role in providing direction and guidance to members in doing their job and position, as well as the notary of Yogyakarta always stick to Act of notary position, Notary Code of Ethics and association regulations.

Kata Kunci : peranan, tanggung jawab, ikatan notaris indonesia, notaris