POLITIK HUKUM MENGENAI STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA SEBAGAI SYARAT PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
WIWIT PRATIWI, Aminoto, S.H., M.Si.
2017 | Tesis | S2 Ilmu HukumPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum mengenai status kewarganegaraan Indonesia sebagai syarat dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara republik Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan wawancara. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta wawancara dengan narasumber juga dilakukan dan digunakan sebagai salah satu bahan hukum sekunder. Proses analisis data menggunakan metode kualitatif, dengan menganalisis data-data berupa dokumen, peraturan-peraturan, teori-teori terkait yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Politik Hukum kewarganeraan Republik Indonesia diarahkan untuk memberikan perlakuan yang setara/sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Namun, perspektif hukum kewarganegaraan perlu dipahami tidak saja secara yuridis tetapi historis, filosofis dan sosiologi. Terutama jika dikaitkan dengan syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara Republik Indonesia. Diskursus inilah yang menjadi landasan yang mempengaruhi adanya perubahan pengaturan tentang kewarganegaraan khususnya dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara. Selanjutnya aturan yang akan dilaksanakan ditengah masyarakat secara tidak langsung akan mengubah cara pandang masyarakat tentang berbagai aspek terkait kewarganegaraan. Arah politik hukum pengaturan kewarganegaraan terkait syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara ini diharapkan menguatkan asas kebangsaan, penghargaan dan penghormatan terhadap warga negara, persamaan dimuka hukum, mencegah terjadinya penyeludupan hukum serta memberikan perlindungan yang maksimal kepada seluruh warga negara Indonesia dan atau keturunannya berdasarkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
This study aims to analyze the political law about the status of Indonesian citizenship as with the terms of appointment and dismissal of state officials of the Indonesia Republic. This study is a type of normative law research completed with interviews. The data used are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary law materials. Data collection is done by documentation of primary, secondary and tertiary law materials, and interviews with interviewees are also conducted and used as one of the secondary law materials. The process of data analysis using qualitative methods, by analyzing the data in the form of documents, regulations, related theories that produce descriptive-analytical data. Political law of citizenship of the Indonesia Republic is directed to provide equal treatment for all Indonesian citizens. However, the perspective of citizenship law needs to be understood not only in juridical but historical, philosophical and sociological terms. Especially when associated with the terms of appointment and dismissal of state officials of the Indonesia Republic. This discourse is the foundation that influences the changes in the regulation of citizenship, especially in the case of the appointment and dismissal of state officials. Furthermore, the rules that will be implemented in the community will indirectly change the way society views about various aspects related to citizenship. The political direction of the citizenship law arrangements related to the terms of appointment and dismissal of state officials is expected to strengthen the principle of nationality, appreciate and respect for citizens, equality of the law, prevent the smuggling of the law and provide maximum protection to all Indonesian citizens and/or descendants based on Pancasila ideology and 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
Kata Kunci : kewarganegaraan, warga negara, pejabat negara/ citizenship, citizens, state officials