TANGGUNG JAWAB DEBITUR DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA SEHUBUNGAN DENGAN PUTUSAN GARNISHEE ORDER TO SHOW CAUSE OLEH HONG KONG HIGH COURT DAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (STUDI KASUS: ACROSSASIA LIMITED DENGAN PT FIRST MEDIA TBK)

RINI PUSPA SARI , Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa:1) tanggung jawab AcrossAsia Limited (AAL) selaku debitur kepada PT First Media, Tbk (First Media) sehubungan dengan adanya Putusan Hong Kong High Court Garnishee Order to Show Cause (Garnishee Order) menurut hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, 2) kekuatan hukum dan kekuatan memaksa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terhadap AAL untuk membayar utang kepada First Media. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Cara dan alat pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode dokumentasi dengan alat studi dokumen. Analisa data dilakukan dengan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran utang dari AAL kepada The Hight Court of Hong Kong High Special Administrative Region ("Pengadilan Wilayah Administrasi Khusus") atas perintah Putusan Garnishee Order, menurut hukum Indonesia tidak akan menghapuskan kewajiban AAL kepada First Media berdasarkan Facility Agreement. AAL akan tetap mempunyai kewajiban hukum untuk mengembalikan utang kepada First Media berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1763 dan Pasal 1393 KUHPerdata. Pilihan forum dan pilihan hukum yang digunakan dalam Facility Agreement adalah BANI dan Hukum Indonesia, maka AAL dan First Media harus tunduk kepada perintah Putusan BANI. Berdasarkan Pasal 436 ayat (1) Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Garnishee Order yang dikeluarkan oleh Pengadilan Hong Kong termasuk putusan pengadilan asing. Menurut Hukum Indonesia, putusan pengadilan asing tidak mengikat secara hukum. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan 1) pembayaran utang dari AAL kepada Pengadilan Wilayah Administrasi Khusus atas perintah Garnishee Order tidak akan menghapuskan kewajiban AAL kepada First Media berdasarkan hukum Indonesia dan, 2) AAL hanya dapat membayar utang kepada First Media sesuai dengan putusan BANI, karena putusan Garnishee Order tidak mengikat secara hukum berdasarkan Pasal 436 ayat (1) Rv. Oleh karena itu disarankan untuk memberikan kepastian hukum, perlu dibuat peraturan hukum internasional yang mengatur dan mengatasi permasalahan perbedaan putusan pengadilan antar negara.

This study aims to identify and analyze: 1) the responsibility of Across Asia Limited (AAL) as the debtor to PT First Media Tbk (First Media) in relation to the Hong Kong High Court Garnishee Order to Show Cause (Garnishee Order) under the applicable law of contract in Indonesia, 2) the force of law and the power to force the Decision of the Indonesia National Board of Arbitration (BANI) to AAL to pay its loans to First Media. This study uses normative juridical approach. The data used is secondary data through library research. The secondary data collected by the documentation method using the documents. Data analysis was done by qualitative. The results showed that the payments by AAL to the High Court of Hong Kong of the Special Administrative Region on the order of the Garnishee Order, under Indonesian Law will not eliminate the obligation of AAL to First Media based on Facility Agreement. AAL will still have a legal obligation to return the loan to First Media under the provisions of Article 1763 and Article 1393 of the Civil Code. Choice of forum and choice of law used in the Facility Agreement is BANI and Indonesian Law, therefore AAL and First Media should be subject to the Decision orders by BANI. Pursuant to Article 436 paragraph (1) Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Garnishee Order issued by the High Court of Hong Kong is a foreign court decisions. Based on Indonesian law, foreign court decisions are not legally binding. Based on the results of the study concluded 1) the loan payments of AAL to The Hight Court of Hong Kong High Special Administrative Region in accordance with the Garnishee Order, under Indonesian Law will not eliminate the obligation of ALL to First Media 2) AAL shall only be able to pay the loan to First Media in accordance with the decision of BANI because the Garnishee Order is not legally binding under Article 436 paragraph (1) Rv. Therefore to provide legal certainty, it is important to make an international law that regulate and solve the difference between the court decisions of difference country.

Kata Kunci : Arbitrase, Facility Agreement, Studi Kasus, Arbitrate, Facility Agreement, Case Study.