PERBEDAAN PENERAPAN HUKUM PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DENGAN MAHKAMAH AGUNG DI TINGKAT KASASI

BONITHA SARY, Prof Dr Ari Hernawan S.H, M.Hum

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian Perbedaan Penerapan Hukum Pada Pengadilan Hubungan Industrial dengan Mahkamah Agung di Tingkat Kasasi. (Studi kasus antara PT Garuda Indonesia dan Pramugari PT Garuda Indonesia), bertujuan untuk mengetahui perbedaan penerapan hukum pada Pengadilan Hubungan Industrial dengan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi dan perlindungan hukum terhadap pramugari PT Garuda Indonesia dalam perkara perselisihan kepentingan yang telah bersifat final. Penelitian ini bersifat normatif empiris, dilakukan melalui kepustakaan, bersumber mulai dari UUD 1945 sampai pada undang-undang yang berkaitan dengan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Adapun penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap nara sumber yang kompeten yang berkaitan dengan perkara ini, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Hakim pada Pengadilan Negeri dan Hakim Mahkamah Agung. Hasil penelitian ini, hukum acara dalam peradilan hubungan industrial yang telah diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004, yang merupakan peradilan khusus, yang tidak semua perkaranya dapat dilakukan upaya hukum sesuai kewenangan perselisihan hubungan industrial, namun demikian pada perkara ini Hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi berbeda penafsiran dalam penerapan hukum acara sehingga putusan perselisihan kepentingan yang ditetapkan Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan tingkat pertama dan terakhir dianyulir oleh Hakim Mahkamah Agung.

Differences In The Application of Industrial Relations Court Law with The Supreme Court at the cassation Level. Research (Case study between PT Garuda Indonesia and PT Garuda Indonesia Flight Attendants), which aims for knowing the difference in the application of Industrial Relations Court Law and the Supreme Court at the cassation level, and legal protection towards PT Garuda Indonesia Flight Attendants towards In a mater of final interest disbute. This research is empirical normative, done through literature, sourced from legislation started from the 1945 Constitution, to the Industrial Relations Dispute Settlement related constitutions. As for the field research, interview has been done with some competent interviewees that are related to this case study, which are the Ministry of Manpower, Judge at the District Court, and Supreme Court Judge. The result of this research, procedural law in industrial relations court which has been set in the Constitution Act (No. 2), 2004, which is special court, that not all cases can be given legal effort according to the authority of the industrial relations dispute, however in this case, Supreme Court Judge on the cassation level have a different interpretation in the application of the procedural law so the verdict on the interest disputes which decided by the Industrial Relations Court which is on the first and last level has been refused to be declared as valid by the Supreme Court Judge at the cassation level.

Kata Kunci : Perselisihan Hubungan Industrial, Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, Kewenangan Mahkamah Agung. / Industrial Relations Dispute, Authority of the Industrial Relations Court, Authority of the Supreme Court