REKONSTRUKSI KONSISTENSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

HASAN SUDRADJAT, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji konstruksi konsistensi peraturan perundang-undangan terkait pembangunan industri, dan mengetahui dan mengkaji rekonstruksi konsistensi peraturan perundang-undangan terkait pembangunan industri. Tujuan lain dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perusahaan pada khususnya. Penelitian ini bersifat normatif dengan data sekunder sebagai sumber data. Data diteliti dengan cara studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Konstruksi konsistensi peraturan perundang-undangan terkait pembangunan industri adalah mudahnya pemerintah untuk mengubah dan melanggar ketentuan yang dimanatkan undang-undang. Batas akhir pembangunan smelter diperpanjang kembali menjadi paling lambat tiga tahun sejak dikeluarkan pada tanggal 11 Januari 2014 sesuai dengan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengelolaan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri merupakan pelanggaran terhadap Pasal 103 juncto Pasal 170 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Kedua Rekonstruksi konsistensi peraturan perundang-undangan terkait pembangunan industri sangat diperlukan agar para investor asing mendapatkan jaminan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan di Indonesia.

This study aims to identify and assess the consistency of the construction of the legislation related to the construction industry, and identify and assess the consistency of the reconstruction of the legislation related to industrial development. Another objective of this study is to provide contributions to the science of law in general and law firms in particular. This study is normative and secondary data as a data source. Data examined by means of document study. Data were analyzed qualitatively. The results of the analysis were presented descriptively. The results show, first, Construction consistency of legislation related to the construction industry is easily the government to change and may violate regulations dimanatkan legislation. The deadline for construction of the smelter extended back to at least three years since issued on January 11, 2014 in accordance with Article 12 paragraph (5) of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 1 Year 2014 on Mineral Added Value Through Mineral Management Activities and Purification of the Interior is in violation of Article 103 and Article 170 of Law No. 4 Year 2009 on Mineral and Coal. Second Reconstruction consistency of legislation related to industrial development is necessary for foreign investors to obtain legal certainty, expediency and justice in Indonesia.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Pembangunan Industri, Reconstruction, Development Industry.