The Impact of People's Enterprise Credit (Kredit Usaha Rakyat) for Micro, Small, and Medium Enterprises towards Rural Banks in Special Region of Yogyakarta

SYLVIA DETA EVRINIDA, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M.

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Kredit Usaha Rakyat adalah sebuah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan kemudahan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengakses pinjaman. Telah diluncurkan pada era Presiden Republik Indonesia keenam, KUR telah menarik banyak pengusaha mikro. Pada penerapan awalnya, bunga KUR mencapai 21%. Pada tahun 2015, Presiden Indonesia, Joko Widodo, telah mengeluarkan peraturan baru tentang penurunan bunga KUR yang hanya menjadi sebesar 9%. Mengingat peraturan ini, penulis memutuskan untuk mengungkap dampak KUR bagi UMKM terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Daeraeh Istimewa Yogyakarta (DIY). Selain dampak dari KUR, penelitian hukum ini bertujuan untuk memahami strategi-strategi yang telah dilakukan dan apa yang bisa dikembangkan oleh BPR kedepannya. Berdasarkan penelitian hukum normatif dan empiris, penulis telah melakukan penelitian lapangan dan perpustakaan sebagai data primer dan sekunder untuk mendapatkan analisis deskriptif-kualitatif. Gabungan antara wawancara, observasi, dan penelitian perpustakaan menghasilkan analisis sebagai jawaban dari masalah penelitian. Penelitian ini terdiri dari tabel-tabel laporan tahunan dari beberapa BPR di DIY. Dampak dari KUR tidak dapat disamakan. Setiap bank memiliki dampaknya masing-masing berdasarkan badan hukum dan sistem operasional yang berbeda-beda. Beberapa BPR telah melakukan strategi-strategi dalam bentuk penyederhanaan mekanisme kredit dan meningkatkan sumber daya manusia. Selain dua perbuatan tersebut, BPR-BPR harus melakukan pengembangan melalui turunnya tingkat kredit macet dan inovasi produk kredit. Hal-hal yang telah disebutkan tersebut bisa membantu BPR-BPR untuk menjaga kesehatan yang berujung kepada pemeliharaan usaha mereka.

People's Enterprise Credit or Kredit Usaha Rakyat (KUR) is a government's policy which aims to provide simplicity for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in accessing loan. Has been launched in the sixth President of The Republic of Indonesia's era, KUR has been attracting many micro entrepreneurs. At its initial implementation, KUR interest reached 21%. In 2015, Indonesia's President, Joko Widodo, has issued a new regulation on KUR interest's decrease to only become 9%. Regarding this regulation, the author decided to reveal the impact of KUR for MSMEs towards rural banks in Special Region of Yogyakarta (DIY). Besides the impact of KUR, this legal research aims to understand the strategies which have been conducted and what can be improved by the rural banks in the future. Based on normative and empirical legal research, the author has conducted field and library research as primary and secondary data to derive descriptive- qualitative analysis. The combination between interview, observation, and library research created the analysis as the answer for research questions. This legal research consist of tables of annual reports from several rural banks in DIY. The impact of cannot be generalized. Each bank has their own impact based on different legal entity and operational system. Some rural banks have imposed strategies in form of simplification of credit mechanism and the increase of human resource. Besides those two conducts, the rural banks must conduct improvement through the decreasing of Non-Performing Loan (NPL) and innovation on credit product. The aforementioned things may help the banks to keep their soundness which leads to the maintenance of their businesses.

Kata Kunci : People's Enterprise Credit, MSMEs, Rural Banks