Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial (Studi pada Pemerintah Kota Bandar Lampung)

AINUL FITRI, Prof. Dr. Abdul Halim, MBA., Ak., CA

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 yang merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui: kegiatan yang efektif dan efisien; keandalan pelaporan keuangan; pengamanan aset negara; dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP mengacu pada Committe of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO) yang memiliki lima unsur, yaitu: lingkungan pengendalian; penilaian risiko; kegiatan pengendalian; informasi dan komunikasi; dan pemantauan. Belanja bantuan sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dengan tujuan untuk menghindari terjadinya risiko sosial. Dalam pengelolaan belanja bantuan sosial sering kali terjadi permasalahan, seperti pada tahap pelaksanaan atau pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut. Tujuan adanya SPIP dalam pengelolaan belanja bantuan sosial diharapkan mampu mengurangi terjadinya risiko seperti kecurangan (fraud) dan kerugian dari rencana yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian dan keefektifan SPIP dalam pengelolaan belanja bantuan sosial, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasi SPIP dalam pengelolaan belanja bantuan sosial. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, inspeksi, procedural walkthrough, dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian dan keefektifan SPIP dalam pengelolaan belanja bantuan sosial sebesar 77,248% sehingga masuk dalam kriteria baik. Faktor-faktor penghambat implementasi SPIP dalam pengelolaan belanja bantuan sosial meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: kurangnya kompetensi pegawai; struktur organisasi yang tidak pernah dievaluasi; tidak adanya kriteria pengukuran dalam penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan; kurangnya identifikasi risiko; tidak memiliki dokumentasi tertulis yang mencakup SPI; kurangnya komunikasi ke pihak eksternal; bentuk dan sarana komunikasi belum dikelola secara maksimal; dan kurangnya pemantauan. Faktor eksternal meliputi: kurangnya kompetensi penerima bantuan.

Government Internal Control System (SPIP) is regulated in Government Regulation number 60 year 2008 which is an integral processes on action and activity conducted continuously by managers and all personnels to give an adequate assurance on organization goals through: effective and efficient activity; reliability of financial reporting; protecting the national assets; and obedience to legislations. SPIP refer to Committe of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO) internal control framework which have five elements such as: control environment; risk assessment; control activity; information and communication; and monitoring. Social aid expenditure is a transferral of money or goods from government to society to aviod social risks. Problems are frequently arise in social aid expenditure managements such as in implementation steps, or in the fund accountability. SPIP in social aid expenditure management is expected to decreasethe risks such as fraud and loss from assigned plan. The purposes of the research is to evaluate the SPIP suitability and effectivity in social aid expenditure management and identify blocking factors to implement SPIP in social aid expenditure management. This research was conducted in Bandar Lampung Government with qualitative research and descriptive case study approach. Data collection techniques used was interview, observation, inspection, procedural walkthrough, and documentation. This results of this resarch show that the SPIP suitability and effectivity in social aid expenditure management is 77,248 % that belong to good criteria. The blocking factors of SPIP implementation factors in social aid expenditure management included internal and external factors. Internal factors included: lack of personnels compentency; organization structure which never been evaluated; the absence of measurement criteria in setting the goal at the activity level; lack of risk identifications; disposession of written documents covering internal control system; lack of communications to external party; communications forms and means were not managed well; and lack of monitoring. External factors included: lack of aid receiver competency.

Kata Kunci : SPIP, COSO, conformity and effectivity, blocking factors