Evaluasi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

DIAN NOVITASARI, Eko Suwardi, M.Sc., Ph.D.,

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Implementasi akuntansi berbasis akrual merupakan wujud pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan ini mengamanatkan agar seluruh pemerintah pusat dan daerah secara serentak menerapkan basis akrual paling lambat tahun anggaran 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah, dengan cara menilai tingkat kesesuaian laporan keuangan masing-masing satuan kerja perangkat daerah yang diteliti dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Obyek penelitan adalah Pemerintah Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengidentifikasi dan memaknai kelompok atau individu terhadap permasalahan terkait implementasi akuntansi berbasis akrual. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Informan terwawancarai berjumlah enam orang yang merupakan pelaku akuntansi keuangan daerah Provinsi Jambi. Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah. Sejalan dengan Simanjuntak (2010), bahwa keberhasilan implementasi akuntansi berbasis akrual Pemerintah Provinsi Jambi dipengaruhi beberapa faktor, yakni sistem akuntansi dan IT based system, komitmen dari pimpinan, sumber daya manusia (SDM), dan resistensi terhadap perubahan. Temuan dari hasil pengumpulan data wawancara mendalam dan dokumentasi, bahwa keempat faktor tersebut mengalami kendala, yaitu: sistem aplikasi akuntansi berbasis akrual yang digunakan dalam hal ini adalah SIMDA belum sepenuhnya mendukung, komitmen pimpinan yang belum kuat dalam hal ini koordinasi antar SKPD yang tidak berjalan, permasalahan mendasar SDM pelaku akuntansi keuangan daerah yakni tidak terpenuhinya kualifikasi kompetensi, resistensi terhadap perubahan dalam hal ini SKPD belum sepenuhnya menerapkan akuntansi berbasis akrual dikarenakan kurangnya pemahaman penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dan motivasi SDM melaksanakan sangat bergantung pada aplikasi atau tekanan dari organisasi yang memiliki wewenang lebih besar sehingga implementasi akuntansi berbasis akrual hanyalah suatu keharusan (isomorfisme koersif). Didasarkan pada kriteria pengakuan kelompok konversi aset menjadi beban, belanja yang belum dibayar, perolehan aset yang belum dibayar, dan pendapatan yang belum diterima kasnya, kemudian dinilai berdasarkan ketepatan waktu pencatatan pengakuannya, maka diperoleh tingkat kesesuaian pengakuan empat kelompok transaksi akrual dengan SAP berbasis akrual sebesar 44,81 persen. Dari hasil evaluasi implementasi akuntansi berbasis akrual tersebut maka dapat disimpulkan bahwa opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun 2015 tidak diikuti tingginya kadar akrual pemerintah daerah.

The implementation of accrual-based accounting is the result of Government Regulation No. 71 of 2010 on Government Accounting Standard. This regulation mandates central and local governments to implement accrual-based accounting simultaneously by 2015 fiscal year at the latest. This study was aimed to evaluate the implementation of accrual-based accounting in local government by assessing the conformance of financial statement of each regional work unit by accrual-based government accounting standard (SAP). The research object was Jambi Provincial Government. This study used qualitative research method with case study approach to identify and interpret group or individual regarding issues related to the implementation of accrual-based accounting. Data collection techniques were in-depth interview and documentation study. There were six interviewed informants who were accountants of the local finances of Jambi Province. This study supported a previous study on factors influencing the implementation of accrual-based accounting in local governments. In line with Simanjuntak (2010), the success of the implementation of accrual-based accounting by Jambi Provincial Government was influenced by several factors, i.e. accounting system and IT based system, leader's commitment, human resources (SDM), and resistance to change. In-depth interview and documentation found that the four factors above faced obstacles. Accrual-based accounting application system used was SIMDA, which didn't fully support it. Leader's commitment was weak as coordination between regional work units weren't effective. There was basic issue on human resources of local financial accounting as their competence wasn't fully qualified. There was resistance to change as regional work units hadn't fully implement accrual-based accounting due to lack of understanding on formulation of accrual-based financial statement and human resources' motivation depended on application or pressure from superior organization, so the implementation of accrual-based accounting was just a compulsion (coercive isomorphism). Based on group recognition criteria of asset conversion into expense, unpaid expense, unpaid asset, and uncollected revenue, then assessed by timeliness of recording of recognition, the conformance of the recognition of four accrual transaction groups with accrual-based SAP was 44.81 percent. From the result of the evaluation of the implementation of accrual-based accounting, it's concluded that the unqualified opinion on the local government financial report of (LKPD) Jambi Province in 2015 wasn't followed by high accrual level of the local government.

Kata Kunci : Implementation of Accrual-Based Accounting, Accrual Transaction Recognition, Qualitative Research