EKSEKUSI \"JAMINAN FIDUSIA\" YANG TIDAK DIDAFTARKAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PT. BPR MEKAR NUGRAHA CABANG KLATEN

NIKEN TRIHAPSARI A, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

2017 | Tesis | S2 Kenotariatan

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah memberikan aturan mengenai eksekusi atas objek Jaminan Fidusia, namun faktanya di lapangan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh BPR dijumpai tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan terhadap salah satu BPR di Kabupaten Klaten ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis eksekusi "jaminan fidusia" yang tidak didaftarkan dan akibat hukum eksekusi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris, yang dilakukan dengan meneliti data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara langsung ke beberapa responden dan narasumber dengan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data yang telah terkumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa eksekusi "jaminan fidusia" yang tidak didaftarkan BPR dilakukan setelah debitur mengalami kredit macet dengan jalan penarikan terhadap barang jaminan. Debitur yang beritikad tidak baik, penarikan dilakukan oleh debt collector. Setelah dilakukan penarikan maka cara eksekusi yang dilakukan BPR untuk "jaminan fidusia" yang tidak didaftarkan dilakukan melalui penjualan di bawah tangan. Akibat hukum eksekusi tersebut adalah kreditur tidak sah menggunakan parate executie (eksekusi langsung), dan proses eksekusinya harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses Hukum Acara Perdata hingga turunnya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. BPR dalam melakukan penarikan barang jaminan dengan debt collector tanpa adanya sertifikat jaminan fidusia dianggap perbuatan yang melanggar hukum dan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana.

Article 29 paragraph (1) Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary has provided rules regarding the execution of Fiduciary object, however in fact it is found that the execution conducted by BPR does not comply the applicable legislation.Therefore, this research which is conducted on one of BPR in Klaten Regency is intended to find out and analyse the execution of unregistered "fiduciary" and its legal consequences. This research is a normative and empirical legal research, which is carried out by researching the primary and secondary data.The primary data on this research is obtained through field study by direct interview to several respondents and interviewees by using purposive sampling technique while the secondary data is obtained through literature research. The collected data is analysed qualitatively afterwards. The research results show that the execution of "fiduciary" that is not registered by BPR is conducted after the debtor experiencing a bad credit through the seizure of the collateral. For the debtor having bad faith, the seizure is performed by debt collector.After the seizure, then the means of execution conducted by BPR to unregistered "fiduciary" is performedby way of under the counter sale.The legal consequence of such execution is that the creditor is illegal to use parate executie (direct execution), and the execution process must be conducted by way of filling a lawsuit to the district court through civil procedure law until the enactment of the verdict that has permanent legal force.The action taken by BPR in performing the seizure of collateral by debt collector without any fiduciary certificate is considered as an unlawful act and included in the criminal offense of Article 368 Criminal Code.

Kata Kunci : Kredit Macet, Eksekusi, Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan