REFORMULASI PENERAPAN KEUANGAN NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KORPORASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (TELAAH KRITIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-XI/2013 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XI/2013)

WAHBI RAHMAN, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, serta penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, dimana dalam analisa ini peneliti menganalisa gejala yang terjadi, tidak dalam bentuk perilaku, namun dalam suatu kecenderungan. Analisa dilakukan dengan mengumpulkan semua bahan hukum kemudian menghubungkannya dengan penelitian kemudian peneliti melakukan interpretasi data yang bersifat deskriptif. Tujuan metode ini adalah untuk mendeskripsikan serta memberikan gagasan terkait penggunaan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dimana sudah seharusnya terdapat perubahan dalam penerapan keuangan negara pada BUMN. Sebagaimana diketahui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 yang menolak permohonan pemohon, dalam hal ini berarti menguatkan konsepsi keuangan BUMN sebagai bagian dari keuangan negara, serta keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai salah satu pengawas keuangan BUMN, meskipun demikian pelaksanaannya haruslah bersifat konsekuen. Hasil dari penelitian ini adalah dengan mendapatkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan MK yang menafsirkan makna keuangan negara di dalam UUD 1945 menjadi semakin luas, akan sangat bertentangan dengan apa yang selama ini di diterapkan di BUMN berdasarkan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian prinsip Good Governance jelas tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaran yang terkait dengan kebijakan tersebut. Pengaruh pengelolaan BUMN terhadap perekonomian nasional tersebut pada dasarnya bukanlah menjadi jalan bagi negara untuk tidak konsisten dengan tetap memaksakan hukum publik tetap berlaku dalam pengelolaan BUMN, namun seharusnya justru mengarahkan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang diseimbangkan dengan prinsip-prinsip badan hukum privat pada BUMN, terlebih terhadap BUMN (Persero) harus memperhatikan apa yang disebut dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN (Good Corporate Governance).

This research normative using an approach to the principles of law, research on systemic law, and the examination of the rank of the synchronization of the law. Analysis of legal materials used in this research is qualitative analysis, where in this analysis researchers analyze the symptoms happen, not in the form of behavior, but in a trend. The analysis done to gather all the ingredients of the law and then connect it with the research and researchers do the interpretation of the data is descriptive. The purpose of this method is to describe and give the idea related to the use of the decision of the Constitutional Court, where already there should be a change in the implementation of state finance on State Owned Enterprises. As is well known the Decision of the Constitutional Court No. 48/PUU-XI/2013 and the decision of the Constitutional Court No. 62/PUU-XI/2013 which reject the Petitioners, in this means strengthening financial conception enterprises as part of the state finances and the existence of the Supreme Audit Agency as one of financial supervisory ENTERPRISES, despite its implementation must be consistently applied. The results of this research is to get that legal consideration of the Panel of Judges on the decision of the Court to interpret the meaning of the state finances in the constitution become increasingly wide, will be very contrary to what was in the applied in enterprises on legislation. However the principles of Good Governance clearly cannot be separated from the way isolate related to the policy. The influence of the management of state-owned enterprises on the national economy was basically is not a way for the state to not consistent with still impose public law still apply in the management of state-owned enterprises, but should thus directs the implementation of the principles of good governance principles that a delicate balancing act with the principles of the body of law on private enterprises, first against State Owned Enterprises (Persero) should pay attention to what is called with good corporate governance principles on State Owned Enterprises (Good Corporate Governance).

Kata Kunci : Makna Keuangan Negara, Pengawasan terhadap BUMN, Good Governance, Good Corporate Governance, The meaning of the state finances, oversight of State Owned Enterprises.