IMPLIKASI KERJASAMA BPJS KETENAGAKERJAAN DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO. 86 TAHUN 2013 DAN ATURAN HAK KETENAGAKERJAAN

Arly Faizal, Prof.Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan aturan pelaksananya sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan, menjamin pendapatan dan akses kepada pelayanan keselamatan pekerja yang juga berperan penting dalam mendukung mewujudkan pekerjaan yang layak dengan melakukan sebuah bentuk pengawasan dan pemeriksaan agar penyelenggaraan program BPJS dapat dilaksanakan oleh pemberi kerja, pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan hukum dan perundangan atas tolok ukur yang telah ditentukan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menganalisa dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat berdasarkan tingkat efektivitasnya hukum, peranan lembaga dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, terhadap masalah sosial tertentu. Penelitian ini mengacu kepada data primer yang dijadikan sebagai sumber utama yang berasal dari penelitian lapangan dan bersifat deskriptif analitis. Kemudian, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan mengambil pendapat dari objek yang diteliti dan penelitian kepustakaan. Perlunya peningkatan intensitas sosialisasi terkait BPJS Ketenagakerjaan dan aturan pemerintah lainnya dikarenakan masih banyak perusahaan tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya dan harus memaksimalkan mekanisme penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi oleh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah serta memperbaiki aturan-aturan yang terkait ketenagakerjaan. Kata Kunci: BPJS Ketenagakerjaan, Pengawasan, Sanksi, Perselisihan Norma

Government issued Law No. 24 of 2011 about Social Security Agency (BPJS) and the rules implementing in an effort to improve the welfare, guaranteeing income and access to services worker safety also plays an important role in supporting realize decent work by doing a form of supervision and inspection so as the program BPJS can be implemented by employers, government and public services in accordance with the laws and regulations on benchmarks that have been determined. The research is an empirical law used by the author, that analyze and assess the working of the law in a society based on the level of effectiveness of the law, the role of law enforcement agencies, the implementation of the rule of law, against certain social problems. This study refers to the primary data that serve as the main source of originating from field research at 3 company and government institution with analytical descriptive. Then, the study used a qualitative approach. Methods of data collection through interviews by taking the opinions of the object under study and the research literature. Increasing the intensity of socialization are needed related BPJS Ketenagakerjaan and other government rules because there are still many companies do not undertake an obligation as it should and should maximize compliance enforcement mechanism and the imposition of sanctions by governmental agencies both central and local levels and improve rules related to employment. Keywords: BPJS Ketenagakerjaan, Supervision, Sanctions, Norma Dispute

Kata Kunci : BPJS Ketenagakerjaan, Pengawasan, Sanksi, Perselisihan Norma