Implementasi Program PLPBK Terkait Perbaikan Rumah Terdampak Berdasarkan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas di BKM Pendowo

SANDI CHRISMA WARDANA, Nurhadi, S.Sos, M.S., Ph. D

2017 | Skripsi | S1 ILMU PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN (SOSIATRI)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komparasi implementasi program PLPBK khususnya terkait program perbaikan rumah terdampak oleh KSM Winongo I, Winongo V dan Winongo IV di BKM Pendowo yang dianalisis melalui dua indikator sebagai prinsip dalam membandingkan, yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Alasan pentingnya riset ini dilakukan adalah untuk memahami sejauh mana implementasi pemberdayaan masyarakat melalui program PLPBK secara riil diaplikasikan untuk dapat menilai optimalisasi peran masyarakat sebagai subjek pembangunan melalui pendekatan transparansi dan akuntabilitas. Hal lainnya adalah untuk melihat sejumlah kegagalan yang perlu dibenahi sebagai evaluasi program pemberdayaan masyarakat berikutnya. Konsep yang digunakan adalah melalui pendekatan transparansi dan akuntabilitas. Namun peneliti juga memberikan konsep tambahan guna menjembatani kerangka berfikir penyelenggaraan konsep diatas mampu berjalan secara optimal apabila terdapat sebuah modal sosial yang baik dalam civil society, karena KSM adalah salah satu stakeholders dalam program PLPBK. Oleh sebab itu, peneliti memberikan tambahan konsep trust dalam modal sosial sebagai bagian dari proses pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas atau masyarakat sipil. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian komparatif dengan menggunakan metode kualitaif. Lokasi dalam penelitian ini adalah di BKM Pendowo RW 01 yang berada di Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta. Unit analisis dalam penelitian ini adalah BKM Pendowo, termasuk di dalamnya KSM Winongo I, Winongo V dan KSM Winongo IV. Selanjutnya, penentuan informan oleh peneliti ditetapkan secara purposive dan snowball. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip transparansi di ketiga KSM yang di komparasikan menunjukkan sejumlah perbedaan. Namun secara garis besar peneliti dapat menarik benang merah bahwa KSM Winongo I sudah lebih baik dibandingkan dua KSM lainnya berdasarkan sejumlah indikator yang sudah ditetapkan. Dapat dikatakan KSM Winongo I sudah masuk dalam tahap mandiri. Pada tahap perencanaan program KSM Winongo I dan V lebih baik dibandingkan KSM Winongo IV yang sama sekali tidak melibatkan warga penerima manfaat program untuk berdiskusi menyepakati program secara kolektif. Pada tahap pelaksanaan dan evaluasi program, KSM Winongo I jauh lebih transparan dibandingkan KSM Winongo IV dan V, dimana hal ini berimplikasi pada selesainya proses renovasi hingga tahap finishing di KSM Winongo I. Namun ketiga KSM tersebut belum terbuka kepada warga penerima manfaat program terkait pengelolaan maupun penggunaan anggaran selama tahap pelaksanaan dan evaluasi program. Kedua, terkait implementasi prinsip akuntabilitas di ketiga KSM tersebut pun kembali KSM Winongo I sudah lebih baik dibandingkan dua KSM lainnya. Sementara pengrus KSM Winongo V dan IV masih perlu proses pembenahan. Secara keseluruhan belum ada ruang/sarana yang disediakan oleh pengurus bagi warga penerima manfaat program untuk menilai, berargumen, maupun berpendapat dalam proses pelaksanaan hingga evaluasi program. Keywords : Transparansi, Akuntabilitas, PLPBK

The purpose of this research is to know the comparation of the implementation of PLPBK program especially related to KSM Winongo I, Winongo V and Winongo IV in BKM Pendowo, which is analyzed through two indicators as the principle in comparing the principles of transparency and accountability. The main reason for this research is to understand how far the implementation of community empowerment through program of PLPBK in real application to be able to assess the optimization of community role as development subject through transparency and accountability approach. Another is to look at a number of failures that need to be addressed as an evaluation of the next community empowerment program. The concept used is through a transparency and accountability approach. However, the researcher also gives additional concept to bridge the framework of thinking the implementation of the above concept can run optimally if there is a good social capital in civil society, because KSM is one of stakeholders in PLPBK program. Therefore, the researcher gives additional trust concepts in social capital as part of community empowerment process based on community or civil society. The type of research used in this study is comparative research using qualitative methods. Location in this research is in BKM Pendowo RW 01 which is in Village Ngampilan, District Ngampilan, Yogyakarta City. The unit of analysis in this research is BKM Pendowo, including KSM Winongo I, Winongo V and KSM Winongo IV. Furthermore, the determination of informants by researchers is determined purposively and snowball.The results showed that the implementation of the transparency principle in the three comparable KSM shows a number of differences. In general, however, researchers can draw red threads that KSM Winongo I is better than two other KSMs based on a number of predefined indicators. It can be said that KSM Winongo I has entered the independent stage. In the planning phase of KSM Winongo I and V program better than KSM Winongo IV which does not involve the beneficiaries of the program to discuss collective agreements. In the implementation and evaluation phase of the program, KSM Winongo I is much more transparent than KSM Winongo IV and V, which implies the completion of the renovation process to the finishing stage of KSM Winongo I. However, these three KSM are not yet open to the beneficiaries Use of budgets during the implementation and evaluation stages of the program. Second, related to the implementation of accountability principle in the three KSM was again KSM Winongo I is better than the other two KSM. While Winner KSM Winongo V and IV still need a process of revamping. Overall there is no space / facilities provided by the board for the beneficiaries of the program to assess, argue, or argue in the implementation process until program evaluation. Keywords: Transparency, Accountability, PLPBK

Kata Kunci : Keywords : Transparansi, Akuntabilitas, PLPBK