Pengaruh Kedudukan Buruh dalam Pembayaran Upah dan Hak-hak Lainnya berdasarkan Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 terhadap Kedudukan Negara dalam Pelunasan Utang Pajak oleh Perusahaan yang Dinyatakan Pailit

ANNISA AYUNINGTYAS, Anugrah Anditya, S.H., M.T.

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penelitian dalam penulisan hukum ini dilakukan untuk mengetahui rasio logis undang-undang mendahulukan utang pajak serta upah dan hak-hak lain buruh daripada utang lain perusahaan yang dinyatakan pailit, dan untuk mengetahui pengaruh kedudukan buruh dalam pembayaran upah dan hak-hak lainnya berdasarkan Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 terhadap kedudukan negara dalam pelunasan utang pajak oleh perusahaan yang dinyatakan pailit. Penulisan hukum ini menggunakan penelitian yang bersifat normatif. Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Cara yang digunakan untuk mengumpulkan bahan penelitian tersebut adalah studi pustaka dan wawancara kepada narasumber. Analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Terhadap hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini diperoleh 2 (dua) kesimpulan. Pertama, undang-undang mendahulukan utang pajak serta upah dan hak-hak lain buruh daripada utang lain perusahaan yang dinyatakan pailit karena keduanya sama-sama memiliki arti penting. UU KUP mendahulukan hak tagih negara atas utang pajak dengan rasio pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara digunakan untuk kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan, sehingga hak tagih negara atas utang pajak perusahaan yang dinyatakan pailit harus diutamakan. UU Ketenagakerjaan mendahulukan hak tagih buruh atas upah dan hak-hak lain yang terutang oleh perusahaan yang dinyatakan pailit karena negara mengakui bahwa keberadaan buruh sangat krusial dalam pembangunan sebagai langkah yang ditempuh oleh negara untuk mencapai tujuannya sehingga hak-hak buruh harus lebih dilindungi. Meski keduanya tergolong sebagai kreditur preferen, yang seharusnya lebih didahulukan adalah hak mendahulu negara atas utang pajak karena negara berkedudukan lebih superior daripada kreditur preferen lainnya dan bahkan kedudukannya lebih tinggi daripada kreditur separatis . Kedua, kedudukan buruh dalam pembayaran upah dan hak-hak lainnya berdasarkan Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 berdampak bagi kedudukan negara dalam pelunasan utang pajak oleh perusahaan yang dinyatakan pailit sehingga kedudukan negara menjadi turun. Berdasarkan putusan ini, kedudukan negara menjadi di bawah buruh baik dalam hal upah maupun hak-hak lainnya. Putusan ini menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan RUU KUP, sehingga dalam Pasal 87 ayat (3) huruf d RUU KUP upah buruh dijadikan sebagai pengecualian terhadap hak mendahulu negara atas utang pajak.

The research in this Legal Thesis have purposes that objectively to know the legal ratio of the law that prefered the tax arrears and wages then other rights of the labours than other debts of the companies declared bankrupt, and to know the implication of the worker���¢�¯�¿�½�¯�¿�½s position in the payment of the wages and other rights based on Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013 on the state���¢�¯�¿�½�¯�¿�½s position in the tax arrears settlement by the companies declared bankrupt. This research uses normative judicial research, which is done by examining the secondary data. The research material obtained from literature review and interview. This research uses descriptive analysis with statute approach. From the results of research and discussion in the writing of this law obtained 2 (two) conclusions. First, the law puts tax arrears and labor���¢�¯�¿�½�¯�¿�½s wage and other rights in place rather than other corporate debts declared bankrupt because they are equally important. The General Tax Provisions and Procedures Law prioritizes the state's right to claim tax arrears with the tax ratio as one source of state revenue that used for the benefit of society as a whole, so that the state's right to collect tax arrears of the corporate that declared bankrupt must take precedence. The Manpower Act prioritizes workers' collateral rights over wages and other rights owed by companies declared bankrupt because the state recognizes that the existence of labor is crucial in development as a step taken by the state to achieve its objectives so that labor rights should be more protected. Although both are categorized as preferred creditor, which should prioritized is the state's right over tax arrears because the state is superior to other preferred creditors and even higher than the separatist creditor. Secondly, the position of laborers in the payment of wages and other rights under Decision of the Constitutional Court Number 67 / PUU-XI / 2013 affects the status of the state in the settlement of tax arrears by companies declared bankrupt so that the state's position becomes decreased. Based on this ruling, the status of the state becomes under the laborers both in terms of wages and other rights. This decision becomes one of the considerations in the drafting of the draft of The General Tax Provisions and Procedures Law (KUP), so that in Article 87 paragraph (3) letter d of the Revision of The General Tax Provisions and Procedures Law (RUU KUP), the wages of laborers are used as exceptions to the state's predecessor's right to tax arrears.

Kata Kunci : Hak Mendahulu Negara atas Utang Pajak, Upah dan Hak-hak Lain Buruh, Kreditur Perusahaan Pailit, Putusan Mahkamah Konstitusi