Examining Political Considerations behind the Prominence of Social Policy in China's 13th Five Year Plan

S. ANNISA SALSABIL, Dr. Nur Rachmat Yuliantoro

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Rencana Lima Tahun (RLT) Tiongkok yang ke-13 di bawah Xi Jinping secara jelas memasukkan kebijakan sosial melalui kesejahteraan sebagai target non-ekonomi. Ini adalah langkah membingungkan karena RLT secara mendasar berorientasi pada ekonomi. Langkah ini juga kontra-intuitif terhadap perlambatan ekonomi negara tersebut, sebagaimana ditandai oleh teori "normal baru" milik Xi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pertimbangan politik yang mendorong masuknya kesejahteraan dalam RLT ke-13, dengan menggunakan beberapa perspektif berbeda. Dari perspektif kelembagaan, kesejahteraan digunakan untuk menggantikan pertumbuhan ekonomi sebagai sumber legitimasi, mengingat adanya peningkatan ancaman sosial ekonomi. Dari perspektif internasional, kesejahteraan merupakan respon terhadap tekanan internasional dari berbagai pelaku yang mengkritik kelalaian Tiongkok dalam isu kesejahteraan rakyatnya, seperti pekerja migran dari pedesaan yang merupakan kelompok rentan. Terakhir, dari perspektif individu, kesejahteraan digunakan untuk mendukung "Impian Tiongkok," sebagai gagasan Xi untuk mendorong masyarakat Tiongkok menjadi "masyarakat yang cukup makmur" pada tahun 2021 melalui restrukturisasi ekonomi. Legitimasi digunakan sebagai kerangka teoritis untuk memahami sumber legitimasi dari Partai Komunis Tiongkok. Peralihan dari pertumbuhan ekonomi ke kesejahteraan sebagai sumber legitimasi diekplorasi. Laporan dari berbagai aktor internasional dianalisis untuk menggambarkan bagaimana tekanan internasional mendorong Tiongkok untuk meningkatkan kesejahteraan. Pada akhirnya, kesejahteraan produktif kapitalisme diterapkan untuk merestrukturisasi ekonomi melalui cara yang memungkinkan Xi mencapai "Impian Tiongkok"-nya.

China's 13th Five Year Plan (FYP) under Xi Jinping has prominently included social policy through welfare as a non-economic target. This is a puzzling move that is against the economy-oriented nature of the FYPs and one that is counter-intuitive to the country's current economic slowdown, as signified by Xi's "new normal" theory. This research aims to utilize different perspectives to uncover political considerations that led to the prominent inclusion of welfare in the 13th FYP. From an institutional perspective welfare is being used to replace economic growth as a source of legitimacy in light of increasing socioeconomic threats. From an international perspective welfare is a response to international pressure by various actors criticizing China's negligence towards the wellbeing of its people, namely, vulnerable groups like rural migrant workers. Lastly, from an individual perspective welfare is being used to support Xi's "Chinese Dream" ideology that aims for China to become a "moderately prosperous society" by 2021 through economic restructuring. Legitimacy is used as a theoretical framework to understand where the Chinese Communist Party derives its sources of legitimacy. The transition from economic growth to welfare as a source of legitimacy is explored. Reports from various international actors are analyzed to illustrate how international pressure induced China to improve welfare. Finally, productivist welfare capitalism is applied to demonstrate how welfare supports economic restructuring in ways that allows Xi to achieve his "Chinese Dream."

Kata Kunci : China, Five Year Plans, social policy, welfare, legitimacy