INDONESIA SEBAGAI NORM ENTREPRENEUR NORMA HAK ASASI MANUSIA DI ASIA TENGGARA

MUHAMMAD ABIE ZAIDANNAS SUHUD, Atin Prabandari, MA. (IR).

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Proses regionalisasi di Asia Tenggara telah mencapai kemajuan yang signifikan sejak dicetuskannya pembentukan Komunitas ASEAN (ASEAN Community) pada Bali Concord tahun 2003. Dalam Bali Concord 2003 negara-negara angota ASEAN menyepakati dibentuknya komunitas regional di Asia Tenggara pada tahun 2015. Sebagai salah satu bagian dari hasil proses regionalisasi di Asia Tenggara, para kepala negara anggota ASEAN (Association of South East Asia Nations) mencanangkan pembentukan badan hak asasi manusia (HAM) tingkat regional di Asia Tenggara. Sebagai tindak lanjut dari mandat tersebut dibentuklah AICHR (ASEAN Intergovernmental Comission on Human Rights) pada tahun 2009, Berdirinya AICHR menjadi tonggak bersejarah dalam perkembangan norma HAM di Asia Tenggara mengingat perkembangan norma HAM di Asia Tenggara cenderung tidak mengalami proses yang signifikan bahkan sejak didirikannya ASEAN. Berdirinya AICHR sebagai institusi HAM di Asia Tenggara tidak dapat dilepaskan dari peran Indonesia dalam pembentukannya. Indonesia memainkan peran positif dalam membangun institusi HAM di Asia Tenggara dan telah menjadi norm entrepreneur dalam proses lokalisasi norma HAM di Asia Tenggara. Peran Indonesia sebagai norm entrepreneur norma HAM di regional Asia Tenggara tidak dapat dilepaskan dari proses demokratisasi dan pergolakan politik domestik di Indonesia yang menyebabkan jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998. Pasca jatuhnya rezim Soeharto, nilai demokrasi dan norma HAM menjadi isu penting yang mempengaruhi politik dalam negeri dan politik luar negeri Indonesia. Norm entrepreneurship Indonesia dalam pembangunan norma HAM di Asia Tenggara dapat dilihat melalui beberapa upaya. Pertama, pada tahap norm emergence Indonesia secara aktif berupaya membangun kerangka kognitif norma HAM di tingkat regional dengan memanfaatkan mekanisme ASEAN. Upaya kedua yang dilakukan oleh Indonesia sebagai norm entrepreneur adalah mendorong ASEAN untuk mengadopsi norma HAM. Dalam upaya ini, Pemerintah Indonesia memainkan peran dominan dalam mendorong terjadinya tipping point dalam pembangunan norma HAM di Asia Tenggara. Upaya ketiga Indonesia sebagai norm entrepreneur adalah dengan menggunakan institusi ASEAN untuk mendorong terjadinya proses norm cascades dengan mendorong pendirian serta penguatan institusi HAM di bawah mekanisme ASEAN. Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara akan terus memainkan peran penting dalam pembangunan serta penguatan norma HAM di Asia Tenggara melalui mekanisme ASEAN dan AICHR. Pelajaran penting yang dapat diambil dari norm entrepreneurship Indonesia dalam pembangunan norma HAM di Asia Tenggara adalah keberhasilan Indonesia sebagai norm entrepreneur dapat terjadi karena terdapat ruang kolaborasi antara pemerintah dengan elemen masyarakat sipil untuk mencapai tujuan bersama. Elemen masyarakat sipil berhasil meyakinkan pemerintah Indonesia untuk mendorong pembangunan norma HAM di tingkat ASEAN sementara itu pemerintah Indonesia memberikan ruang bagi elemen masyarakat sipil untuk bergerak di tingkat ASEAN sebagai perwakilan pemerintah Indonesia di AICHR. Kata Kunci: Politik Luar Negeri, Hak Asasi Manusia, ASEAN, Lokalisasi Norma, Norm Entrepreneur, Indonesia.

The regionalization process in Southeast Asia has made significant progress since the formation of ASEAN Community at Bali Concord in 2003. In Bali Concord, 2003 ASEAN member states agreed on the establishment of a regional community in Southeast Asia in 2015. As one of the results of the regionalization process in Southeast Asia, the heads of ASEAN countries (Nations Association of South East Asia Nations) declared the establishment of regional human rights bodies in Southeast Asia. As a follow-up to the mandate, AICHR established in 2009, the establishment of AICHR has become a milestone in the development of human rights norms in Southeast Asia since the development of human rights norms in Southeast Asia has tended to have no significant process even since the establishment of ASEAN. The establishment of AICHR as a human rights institution in Southeast Asia can not be separated from the role of Indonesia in its formation. Indonesia has played a decisive role in establishing human rights institutions in Southeast Asia and has become the norm of entrepreneurs in the process of human rights norms localization in Southeast Asia. The role of Indonesia as a norm entrepreneur of human rights norms in Southeast Asia can not be separated from the process of democratization and domestic political upheaval in Indonesia which led to the fall of the Soeharto regime in 1998. After the fall of the Soeharto regime, the value of democracy and human rights norms became an important issue affecting domestic politics And Indonesian foreign policy. The Indonesian norm entrepreneurship in the development of human rights norms in Southeast Asia can be seen through several efforts. First, at the stage of norm emergence, Indonesia was actively trying to build a cognitive framework of human rights norms at the regional level by utilizing the ASEAN mechanism. The second attempt by Indonesia as a norm entrepreneur is to encourage ASEAN to adopt human rights norms. In this effort, the Government of Indonesia plays a dominant role in encouraging tipping points in the development of human rights norms in Southeast Asia. The third attempt of Indonesia as a norm entrepreneur is by using ASEAN institution to encourage norm cascades process by supporting the establishment and strengthening of human rights institution under ASEAN mechanism. Indonesia as the largest country in Southeast Asia will continue to play a major role in the development and strengthening of human rights norms in Southeast Asia through the mechanism of ASEAN and AICHR. An important lesson to be learned from the Indonesian norm entrepreneurship in the development of human rights norms in Southeast Asia is that Indonesia's success as a norm entrepreneur can occur because there is a space of collaboration between government and civil society elements to achieve common goals. The civil society succeeded in convincing the Indonesian government to promote the development of human rights norms at the ASEAN level while the Indonesian government provided space for civil society elements to move at the ASEAN level as representatives of the Indonesian government at AICHR.

Kata Kunci : Foreign Policy, Human Rights, ASEAN, Norms Localization, Norm Entrepreneur, Indonesia.