PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH TERHADAP IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus Desa Putat, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan)

ERLITA KUSUMA WIDIASTITI, Triyanto Suharsono, S.H.

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, menggabarkan, dan menjabarkan permasalahan terkait dengan peran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah implementasi pengelolaan dana desa (DD) di Kabupaten Grobogan dalam rangka mewujudkan Good Governance di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan hukum ini adalah kombinasi antara penelitian hukum empiris dan normatif. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan wawancara kepada narasumber dan responden terkait objek masalah yang diteliti, untuk memperoleh data primer. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan objek yang diteliti, untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan dana desa belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan amanat undang-undang. Hal ini terlihat masih adanya ketidaksesuaian dan pelanggaran terhadap pelaksaan pengelolaan dana desa yang menjadi hambatan bagi BPK RI dalam melaksanakan tugas nya untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), salah satunya adalah kurangnya tertib administrasi yang masih belum mumpuni dalam mengelola keuangan desa guna membangun infrastruktur. Serta belum optimalnya pelaksanaan faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Grobogan yaitu kurangnya Sumber daya manusia yang berkualitas dan ahli untuk turun ke lapangan sehingga masih banyak perangkat desa yang belum mampu menerapkan prinsip-prinsip good governance. Serta perlu diadakan sosialisasi yang lebih terencana, matang dan mendalam terhadap para aparat pemerintah baik di tingkat desa maupun kabupaten, serta masyarakat.

This study aimed to analyze the problems related to the implementation of the management of the village funds in Putat Village of Grobogan Regency, Central Java. Methods of research in this legal writing is a combination of empirical and normative legal research. Empiricial legal research done by coming directly to the site of research to do an interview to informant and respondent objects related problem under study, to obtain primary data. Normative legal research conducted by the literature study related to the object under study, to obtain the secondary data. The results of this research indicated that the management of the village funds implementations have not been fully in accordance with the mandate of the law constitution. Its indicated that there still discrepancies and violations of the implementation in management of village funds that become an obstacle to the BPK RI in performing his task to examine the financial statements of local government (LKPD), one of them which is the lack of orderly administration are still not qualified for financial management villagers to build infrastructure. There are still not optimal execution of the factors that affect fund management oversight village in Grobogan is the lack of qualified human resources and experts, so that there are still many villages device that has not been able to apply the principles of good governance. Its need to hold more planned socialization, mature and deep against government officials both at the village and district levels, as well as the community.

Kata Kunci : peran badan pemeriksa keuangan republik indonesia, pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good governance (DD).