STRATEGI PERLAWANAN GERAKAN MASYARAKAT Studi Kasus Forum Komunikasi Masyarakat Tinalah (FKMT) Dalam Merespon Rencana Pembangunan Waduk Tinalah Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo

RIZQI KHAITSUL MARUF, Nur Azizah, S.I.P.,M.Sc.

2017 | Skripsi | S1 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Suatu keresahan yang terjadi pada masyarakat yang terancam akan kehilangan tempat tinggal karena adanya rencana pembangunan waduk menjadi titik awal bagi tumbuhnya sebuah gerakan masyarakat yang dibentuk sebagai wadah perlawanan. Sebuah gerakan yang berlatar belakang masyarakat pedesaan dengan akses politik yang terbatas dalam menentukan apa yang menjadi hak mereka kadang harus menerima nasibnya untuk berhadapan dengan pemerintah yang justru disokong oleh kekuatan modal. Dalam jangka waktu kebijakan yang cukup panjang membuat masyarakat di ombang ambing akan kepastian dari kebijakan ini. Dengan memanfaatkan berbagai peluang yang muncul ditengah gagalnya proses teknokratis kebijakan yang menjadikan ini sebagai sebuah struktur kesempatan politik dan sumber daya yang dimilikinya sebagai masyarakat pedesaan gerakan ini seolah menemukan jati dirinya, termasuk untuk menjadi sebuah gerakan yang mandiri dan tidak bergantung pada organisasi lain, dimana ini juga yang membedakan dengan gerakan penolakan waduk yang terjadi saat rezim orde baru. Penelitian yang dilakukan dengan metode studi kasus ini secara eksplisit membahas tentang strategi perlawanan yang ditempuh oleh Forum Komunikasi Masyarakat Tinalah (FKMT), Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo sebagai sebuah gerakan masyarakat dalam merespon rencana pembangunan Waduk Tinalah. Dimana FKMT harus bersiasat untuk menghadapi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dari tahun 2009 hingga 2012. Dikerangkai dengan teori perlawanan milik Scott yang membagi pada dua kategori perlawanan yaitu perlawanan terbuka dan tertutup. Perlawanan terbuka ini merupakan perlawanan FKMT yang dilakukan secara langsung berhadapan dengan pemerintah yang dilakukan dari tahun 2010 hingga 2012. Lebih tepatnya ini merupakan respon langsung dari FKMT atas berbagai macam usaha pemerintah untuk menjalankan proyek Waduk Tinalah. Seperti halnya demonstrasi yang dilakukan pada setiap keluarnya produk kebijakan pemerintah yang mendukung dibangunnya Waduk Tinalah. Setelah tahun 2012 FKMT justru melakukan perlawanan yang bersifat tertutup, berdasarkan atas dengan berbagai macam pertimbangan yang salah satunya adalah untuk meminimalisir kerugian. Perlawanan tertutup disini sudah sedikit berubah dari yang dijelaskan oleh Scott, bahwa bentuk perlawanan ini bukan lagi secara sembunyi namun lebih pada perlawanan secara tidak langsung. Seperti halnya strategi dalam membuat desa wisata Tinalah yang tujuannya tidak hanya untuk mengembangkan perekonomian warga akan tetapi secara tidak langsung adalah untuk menolak pembangunan waduk.

Unease among the community facing a threat of losing their residences due to the reservoir construction plan served as the starting point for the grow of a community movement established as a forum to express a resistance. A movement of the rural community with limited political access to determine their own rights, who sometimes were forced to accept their fate to deal with the government which, in fact, is supported by the power of capital resources. A fairly long period of policy enactment made the community feel uncertain about this policy. Using various opportunities that emerged amid the failure of the technocratic process of the policy making this issue a political opportunity structure and the resource they owned as a rural community, it seems that this movement has found its identity, including to be an independent movement which did not depends on other organizations, which also makes it different from any other movements established to express the resistance to reservoir construction during the New Order regime. This research conducted using a case study method explicitly discusses the resistance strategies adopted by the Communication Forum of the Tinalah Community (Forum Komunikasi Masyarakat Tinalah or FKMT) in Purwoharjo Village of Samigaluh Sub-District, Kulon Progo Regency as a community movement intended to respond to the Tinalah Reservoir Construction Plan, in which FKMT had to use strategies to deal with the government at the provincial and regency levels from 2009 to 2012. This research employed the resistance theory proposed by Scoot that divides resistance into two categories: public transcripts and hidden transcripts. The term public transcripts refers to FKMT direct resistance against the government which lasted from 2010 to 2012. More precisely, this is a direct response from FKMT to the various attempts made by the government to run the Tinalah Reservoir construction project, such as demonstrations held each time the government established a policy supporting construction of the reservoir. However, after 2012, FKMT switched to hidden transcript after considering various things, including minimizing losses. The term hidden transcripts here is slightly different from the one described by Scott, in which it is carried out indirectly, instead of secretly. For example, the strategy through the establishment of Tinalah Tourist Village whose goal is not only to improve the economy of the community but also to refuse construction of the reservoir indirectly.

Kata Kunci : pembangunan waduk, perlawanan, struktur kesempatan politik, gerakan masyarakat, strategi gerakan, perlawanan terbuka, perlawanan tertutup, masyarakat pedesaan.