Hambatan dalam Pemenuhan Hak Politik Bagi Penduduk Asli: Etnis Aborigin di Australia dan Etnis Maori di Selandia Baru
DANIEL DOMPEIPEN, Atin Prabandari, MA (IR)
2017 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONALAustralia dan Selandia Baru merupakan negara yang memiliki beragam persamaan akibat faktor historis yang membentuk persamaan sistem kenegaraan, politik, hingga kemasyarakatan dan demografi. Kedua negara turut berhadapan dengan penduduk asli sebagai yaitu etnis Aborigin di Australia dan etnis Maori di Selandia Baru yang hidup sebagai minoritas di kalangan penduduk kulit putih pendatang yang menjadi mayoritas. Namun sejarah dari hubungan kedua penduduk asli dan kedua negara ternyata cenderung berbeda. Dimana etnis Aborigin tidak menerima jaminan hak penduduk asli termasuk hak politik yang menjadi dasar pelaksanaan atas hak lainnya, sedangkan etnis Maori telah memilikinya melalui Treaty of Waitangi pada 1840. Namun yang menjadi menarik bahwa terlepas dari ada atau ketiadaan jaminan hak politik, terjadi pola relasi hingga kebijakan yang serupa dalam hubungan kedua negara dengan kedua penduduk asli yang cenderung menghambat kedua penduduk asli dalam memaksimalkan hak politiknya. Penelitian ini akan berfokus terhadap faktor apa yang mempengaruhi ketidakmaksimalan pemenuhan hak politik tersebut dengan melihat partisipasi politik kedua penduduk asli sebagai minoritas serta menggunakan perspektif konstruktivisme yaitu co-constitution untuk memandang bahwa hambatan kedua penduduk asli dalam memenuhi hak politiknya adalah berupa konstruksi sosial yang dapat berdiri sebagai penyebab maupun juga sebagai akibat dari fenomena ketidakmaksimalan pemenuhan hak politik itu sendiri. Penulis berargumen bahwa memang benar terjadi ketidakmaksimalan pemenuhan hak politik akibat partisipasi politik minoritas kedua penduduk asli yang minim dan didukung akibat adanya konstruksi sosial yang dijalankan oleh kedua negara dalam menghadapi hak politik kedua penduduk asli.
Australia and New Zealand are a country that shares many similarities such as a state system, political system, society system and demographic situation which made by their same historical factor. Both of them also faces an indigenous people such as Aboriginal people in Australia and Maori people in New Zealand whose living as a minority among the white people as an immigrant citizen and as a majority. But the history of their relations between both of country and both of indigenous people are surprisingly differently. The Aboriginal people did not get indigenous peoples' rights which include political rights implementation precedent which is the fundamental right to ensure another of their rights, while the Maori people already got it in 1840 with the Treaty of Waitangi. But the interesting part is, no matter of the existence of the political rights precedent, there are a same relation and policy pattern between Australia and New Zealand to their indigenous people, which both of the countries are hampered both of indigenous peoples effort to maximize to obtain their political rights. This research will focus on what factor which influence the incapability of fulfilling the political rights of both of the indigenous people by looking their political participation as a minority also using constructivism perspective--co-constitution to understand that the obstacle which hamper both of indigenous people to obtain their political rights is can be appear as the cause or the result of the issue. I argue that there is a true fact about the existence of the incapability of fulfilling the political rights which cause by a lack of minority political participation aspects with the support of social construction which made by both of the countries to deal with both of indigenous peoples political rights.
Kata Kunci : Aborigin, Maori, Australia, Selandia Baru, partisipasi politik minoritas, co-constitution, konstruktivisme/Aborigin, Maori, Australia, New Zealand, minority political participation, co-constitution, constructivism
