PRAKTIK KUASA LEMBAGA SAMPIRAN NEGARA (STUDI TENTANG PENGARUH PENGAWASAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP KEBIJAKAN TOKO MODERN BERJEJARING DI KABUPATEN SLEMAN)

NORIN MUSTIKA RAHADIRI ABHESEKA, Longgina Novadona Bayo, S.I.P., M.A.

2017 | Skripsi | S1 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Tulisan ini berusaha mendiskusikan praktik kuasa yang dimiliki Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) sebagai salah satu bentuk dari lembaga sampiran negara ditengah keterbatasan kewenangan yang dimilikinya dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini dapat terlihat dari beberapa pengawasan yang dilakukan terkait penataan toko modern berjejaring di Kabupaten Sleman. Menjamurnya toko modern berjejaring saat ini sebagai implikasi dari perkembangan zaman dan mobilitas tinggi dari masyarakat yang menuntut segalanya tersedia dengan cepat dan praktis. Dalam perkembangannya, keberadaan toko modern berjejaring ini justru menggerus eksistensi dari pasar tradisional dan terindikasi terdapat keberpihakkan dari pemerintah kabupaten/kota dalam pengaturan perizinan toko modern berjejaring. Dari empat kabupaten dan satu kota di Yogyakarta, Kabupaten Sleman menjadi salah satu daerah dengan jumlah dan tingkat pelanggaran terkait toko modern berjejaring terbanyak. Permasalahan tersebut ditangkap oleh LO DIY yang kemudian dijadikannya sebagai objek pengawasan. Muncul pertanyaan kemudian bagaimana pengaruh pengawasan Lembaga Ombudsman DIY terhadap kebijakan toko modern berjejaring di Kabupaten Sleman di tengah keterbatasan wewenang yang dimiliki. Guna menjawab pertanyaan tersebut, Penulis menggunakan metode studi terhadap 3 kasus terkait toko modern berjejaring yang pernah ditangani LO DIY yang kemudian dapat menjadi bahan perbandingan bagi penulis dalam melihat pengaruh yang dihasilkan dari pengawasan ombudsman. Penulis juga menggunakan 3 dimensi kekuasaan dari Steven Lukes yang melihat melihat praktik kekuasaan tidak sebatas berhasil mempengaruhi pihak lain tetapi juga kemampuan memobilisasi isu dan membentuk agenda setting yang dilakukan oleh LO DIY. Terdapat dua temuan besar yang didapat dari penelitan ini, pertama, pengaruh dari pengawasan LO DIY bergantung pada jenis rekomendasi, basis laporan, dan proses serta keterlibatan stakeholder dalam proses pengawasan tersebut. Kedua, kemampuan LO DIY memaksimalkan sumber-sumber kuasanya yang terbatas seperti publikasi media massa, kewenangan investigasi dan legitimasi dari masyarakat untuk memobilisasi isu dan membentuk agenda setting dapat memperkuat pengaruhnya dalam proses perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik. Lebih lanjut studi ini membahas mengenai hubungan koordinatif yang terbentuk antara LO DIY dengan objek pengawasannya yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagai pihak yang berwenang dalam perizinan toko modern berjejaring di Sleman

This paper seeks to reveal the influence that the Ombudsman Institution Special Region of Yogyakarta (DIY LO) as one of the state auxiliary agency in the middle of limitations power to improve public services in Yogyakarta. It can be seen from some of the oversight conducted by LO DIY related arrangement modern store in Sleman. The existence of modern store as the implications of the development era and the high mobility of the community who demanded everything available quickly and practically. From 4 districts and 1 town in Yogyakarta, Sleman be one of the areas with the highest number and rates of delinquency of modern store. In the process, the existence of modern stores erode the existence of traditional markets and indicated there are partisanship of the district government in modern store licensing arrangements. The anxiety was captured by LO DIY which then makes the issue as the object of monitoring. The question then arises how the LO DIY monitoring influence against modern store policy in Sleman district in the middle of the limitations of they authority. To answer these questions, author uses the study of 3 cases related to modern store ever handled LO DIY so it can be a comparison to view influence resulting from the ombudsman monitoring. The author also uses 3-dimensional power of Steven Lukes who saw the power is not limited to successfully influence others but also the ability to mobilize issues and agenda setting in as way to view power of LO DIY. There are two major findings obtained from this research, first, the influence of LO DIY monitoring depends on the type of recommendation, the base reports, process and stakeholders' participation in the monitorin process by LO DIY. Second, LO DIY ability to maximize they power resources in the limitations such as mass media publications, investigative authority and legitimacy from the community to mobilize issue and shiping agenda setting can strengthen they influence in the process of improvement of public service. Furthermore this study will discuss a coordinated relationship formed between LO DIY with the object of oversight, namely the Department of Industry, Trade and Cooperatives Sleman as licensing authorities in modern stores in Sleman.

Kata Kunci : lembaga sampiran negara, ombudsman, praktik kuasa, toko modern berjejaring