Tinjauan Terhadap Kartel pada Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging di Indonesia (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016)

SUYUDI KHOMARUDIN, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M.

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi dari ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 terhadap Putusan KPPU No. 02/KPPU-I/2016 dan mengetahui upaya yang telah dilakukan KPPU untuk mencegah potensi terjadinya kartel, khususnya kartel pengaturan stok ayam di kemudian hari. Metode penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan sifat penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif, data utama yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dengan cara mengkaji bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan lain-lain. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. KPPU telah sesuai menerapkan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 terhadap kasus kartel pengaturan produksi bibit ayam pedaging di Indonesia. Akan tetapi, KPPU masih belum konsisten dalam mempertimbangkan Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel. KPPU berupaya untuk mencegah potensi terjadinya kartel serupa melalui kerja sama dan pemberian rekomendasi kepada pihak terkait, khususnya Kementerian Pertanian.

This legal research aimed to analyze how the implementation of the Indonesia Anti-Monopoly Law toward the KPPU Decision Number 02/KPPU-I/ 2016. In this research also to find out about KPPU efforts to prevent the cartel potency, especially cartel on broiler production settings in the future. Methods research in this legal research used normative juridical research. In a normative juridical research, the main data is secondary data, obtained by reviewing the current literature materials such as legislation, books, journals and others. The research approach consist of statute approach, conceptual approach and case approach. KPPU had appropriate to apply the Indonesia Anti-Monopoly Law toward cartel case on broiler production settings in Indonesia. However, KPPU still has not been consistent in considering Guidelines for the Implementation of Article 11 of the Cartel. KPPU attempted to prevent the potential occurrence of a similar cartel through cooperation and recommendation to related parties, especially Ministry of Agriculture.

Kata Kunci : Kartel, Kartel Ayam, Praktek Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat