Kemampuan keuangan Kabupaten Simalungun dalam pelaksanaan otonomi daerah

SIMANJUNTAK, Thamrin, Prof.Dr. Sukanto Reksohadiprodjo, M.Com

2001 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan Kabupaten Simalungun dalam pelaksanaan otonomi daerah dilihat dari aspek keuangan. Kemampuan keuangan tersebut diteliti dengan mengukur tingkat kemandirian keuangan melalui analisis Derajat Otonomi Fiskal (DOF) dan analisis Indeks Kemampuan Rutin (IKR). Selain itu, juga dilakukan analisis pertumbuhan, analisis efektivitas, analisis efisiensi, analisis elastisitas, dan analisis kebutuhan dana (fiscal needs). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari APBD, Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah, Propeda, PDRB, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II di Indonesia. Data tersebut diperoleh dari Bagian Keuangan, Dinas Pendapatan, Bappeda, Kantor BPS Simalungun dan BPS Nasional. Analisis dilakukan secara kuantitatif, dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil analisis menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Simalungun dalam melaksanakan otonomi daerah masih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah dan tingginya tingkat ketergantungan kepada pemerintah yang lebih tinggi. Pada tahun anggaran 1995/1996 — 1999/2000, DOF Kabupaten Simalungun hanya sebesar 5,02 persen rata-rata per tahun, dan IKR sebesar 8,16 persen rata-rata per tahun. Rendahnya tingkat kemandirian keuangan ini disebabkan oleh karena kecilnya peranan PAD dalam APBD. Dad analisis pertumbuhan diketahui bahwa secara riil pendapatan daerah meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 35 persen per tahun, belanja daerah meningkat sebesar 36 persen rata-rata per tahun. PAD mengalami peningkatan dengan pertumbuhan 15 persen per tahun. Perekonomian Kabupaten Simalungun meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,27persen per tahun. Efektivitas pemungutan PAD adalah sebesar 82,45 persen per tahun, dan tingkat efisiensinya rata-rata sebesar 2,38 per tahun. Dilihat dad sensitivitasnya, penerimaan PAD elastis terhadap PDRB. Kondisi keuangan Kabupaten Simalungun di era reformasi dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Nomor 25 Tahun 1999, jauh lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Simalungun masih mengalami kekurangan dana (fiscal gap) sebesar Rp105,9 milyar untuk tahun 2001.

This research attempts to analyze the financial capability of the Regency of Simalungun for the period of 1995/1996 — 1999/2000 following the implementation of the regional autonomy. The financial capability is analyzed by measuring the financial self-sufficiency through the analyses of Fiscal Autonomy Degree and Routine Capability Index. In addition, this research also analyzes the growth, effectiveness, efficiency, and elasticity of the Regional Original Income and the fiscal needs. The data used in this research are secondary data consisting of the Regencial Budget, the Report of Target and Realization of Regencial Revenue, the Gross Regional Domestic Product, and the Financial Statistics of the Regencies in Indonesia. The data were obtained from the Financial Bureau, the Regional Income Board, the Regional Development Planning Board, the Central Bureau of Statistics of Simalungun, and the National Central Bureau of Statistics. The analysis is done quantitatively by using descriptive analysis method. The findings of this research indicate that the financial capability of the Regency of Simalungun in implementing the regional autonomy is still low because the financial independence rate is low and the dependence rate on central government is high. In the budget years of 1995/1996 — 1999/2000, the Fiscal Autonomy Degree of this regency was only 5.02 % per annum on the average, and the Routine Capability Index was 8.16 % per annum on the average. The financial independence rate was still low because the role of Regional Original Income in Regencial Budget was small. The growth analysis indicates that the regional revenue increased with the average growth rate of 35 % per annum and the regional expense increased by 36 per annum. The Regional Original Income increased with the growth rate of 15 % per annum. The economy of Simalungun increased with the growth rate of 4,27 % per annum. The effectiveness of the collection of the Regional Original Income was 82.45 % per annum, and its efficiency rate was 2,38 per annum. Seen from its elasticity, the Regional Original Income was elastic toward the Gross Regional Domestic Product. The financial condition of Simalungun in the reformation era with the implementation of the law No.22 / Year 1999 and the law No.25 / Year 1999, increased significantly compared to the previous period. However, the Government of Simalungun still has a fiscal gap of Rp. 105.9 billion in 2001.

Kata Kunci : Keuangan Daerah, Otonomi Daerah