THE LEGALITY OF ENFORCEMENT AGAINST OUTSTANDING SOVEREIGN DEBTS

RIZKYAMANDA RANA, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Fungsi utama suatu negara adalah untuk mengatur dan dalam beberapa hal mungkin terlibat dalam tindakan peminjaman hutang. Jika terjadi kegagalan negara dalam memenuhi pembayarannya, penegakan pembayaran dan satndar penanganan dapat diletakan sebagai langkah debitur berdaulat memajukan tuntuan hukum. Penelitian hukum ini dirancang untuk menemukan jawaban atas tiga permasalahan utama dalam konteks hutang luar. Pertama, bagaimanakah hutang luar diformulasikan dan diatur dalam skema hukum internasional. Kedua, Bagaimana akan resiko kegagalan pengembalian hutang luar diukur. Ketiga, bagaimanakah langkah-langkah penegakan hutang luar memematuhi hukum internasional. Dalam menganalisa permasalahn hukum ini, penulis menggunakan pendekatan normatif yang berbasis pada literatur dan data. Kesimpulan yang dicapai oleh penulis adalah bahwa hutang luar adalah hutang pemerintah, yang mana hutang tersebut digunakan untuk kebutuhan finansial negara dalam membiyayai proyek. Hutang luar adalah hutang jangka panjang dan peminjamnya adalah pemerintah suatu negara. Kedua, untuk menentukan sejauh apa resiko kegagalan pembayaran beban hutang luar diukur, negara membela kepentingan negara dengan alasan krisis ekonomi. Negara sebagai peminjam, oleh karena itu negara memiliki kewajiban dibawah hukum internasional untuk melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutang. Dalam sejarah praktik hutang luar dan resiko kegagalan diukur untuk mencegah konsekuensi hukum lebih lanjut terhadap kegagalan pembayaran hutang. Risiko kegagalan hutang sebaiknya diselesaikan dengan negosiasi dan restrukturisasi hutang, agar membatasi litigasi sebagai menyelesaiaan sengketa. Ketiga, penggabungan keringanan kekebalan dalam hutang luar mengambarkan kekuatan doktrin dan pentingnya hak untuk penegakan hukum. Alasan kekebalan hukum banyak digunakan negara-negara debitur, namun demikian putusan-putusan yang ada tidak perpihak pada alaslasan tersebut. Oleh karena itu, kontrak berubah karena undang-undang yang dibuat penegak hukum diam dalam mendokumenasikan transaksi hutang luar.

States most primary function is to govern, and in some respect it may engages in action to obtain loans. If a states failure to meet its payment, enforcing payment and handling default may lay out as sovereign debtors measures of advancing legal suits. How debtors could seek to enforce their rights over repayment and interest. It would not be possible to be invoking towards sovereign entities, freedom from national jurisdiction and nations of state immunity. The legal framework is required to maintain between a protection of states sovereignty and the right of debtor to repayment. The legal research is designed to find answer to three key issues in the context of sovereign debts. First, how are the sovereign debts formulated and governed in the scheme of international law. Second, how would the risk of default measure against the burden of repayment of sovereign debts. How do the present measures of enforcement of sovereign debt comply with international law. In analyzing the legal research, the author uses a normative approach that based the research on the literature and data. The conclusion, which the author reaches, is that sovereign debt is a government debt�s, which is owed for the financial needs of state in the matter to funds a project. The sovereign debts itself is a long-term debt that owed by the governments, and it is sovereign since the borrower is the government of the country. Sovereign debts are included as a domain of international law in the form of international financial law. Second, to determine the extent of risk of burden of repayment of sovereign debts, economic crisis is used as defense. States as borrower has international obligation under international law to do such repayment. In practice, sovereign debts restructurings use as the preventive of future litigation under the risk of default measure. Third, states practice stated that majority of judgments were not in favor with the defense of sovereign immunity to be applied, while the sovereign debts is considered as acta jure gestionis, in which immunity should not be applied. Thus, mandatory of rules of enforcing state will be honored over any choice of governing law made by the sovereign debtors and creditors, so the parties can determine what can be enforces, and what mandatory law might apply in the jurisdiction in order to the extent to which that law should be presented and argued before the foreign court.

Kata Kunci : Sovereign debts, sovereign immunity, waiver of immunity, necessity, enforcement, sovereign debts restructuring, disputes, mechanism