Implementabilitas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Ngaglik, Kabupaten Sleman, Kajian Opportunity Cost dari Hak Properti Lahan

LUCKY DIAN PALUPI, Retno Widodo Dwi P, S.T., M.Sc., Ph.D.

2017 | Skripsi | S1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Kebijakan tentang LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dan kedaulatan pangan ini sebenarnya telah diamanatkan di dalam undang-undang mulai dari tahun 1996. Pada tahun 2010 juga telah ada Perda DIY tentang LP2B. Namun hingga saat ini masih belum jelas implementabilitasnya. Kesulitan ini dapat dikaji dengan teori opportunity cost yaitu pertentangan antara land property right dan public goods terhadap lahan pertanian Upaya pertentangan ini dapat dilihat dari cara pandang antar stakeholders. Dengan pendekatan ekonomi besarnya pertentangan cara pandang individu dari tingkat implementabilitas LP2B ini dapat dihitung dengan simulasi valuasi ekonomi. Tipe penelitian ini adalah deduktif dengan mixed method. Variabel terikatnya adalah implementabilitas LP2B yang diindikasi dari penerimaan dan dukungan terhadap program yang kemudian dihitung dengan valuasi ekonomi. Sedangkan variabel bebas yang merupakan faktor-faktor penghambat/pendukung program terbentuk dari 2 kelompok variabel subjek dan variabel objek. Variabel objek merupakan karakteristik lahan seperti kesuburan, lokasi, harga, dll. Untuk variabel subjek ini adalah perlakuan terhadap lahan. Objek penelitian ini adalah 3 kelompok stakeholders yaitu pemilik lahan, masyarakat umum dan pemerintah. Metoode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian ini menujukan adanya dilema pada masyarakat untuk memaksimalkan land property right atau ikut mendukung dalam penyediaan public goods melalui LP2B. Peluang untuk memecahkan dilema ini dapat melalui perhitungan kompensasi. Menariknya dalam perhitungan kompensasi tidak semuanya berdasarkan pada opportunity cost murni dimana pemilik lahan ingin memaksimasi lahannya. Namun lebih kepada sustanability yaitu jaminan akan pendidikan dan kesehatan di masa depan.

Policy on LP2B (Sustainable Food Agricultural Land) and food sovereignty has actually mandated in the legislation starting from the year of 1996. In 2010, there has also been local regulation on LP2B. But its implementability is still unclear. This difficulty can be observed with the theory of opportunity cost which is a conflict between land property rights and public goods towards agricultural land. The efforts of this contradiction can be seen from the perspective among stakeholders. With economic approach, the magnitude of individual contradiction perspective of the LP2B implementability degree can be calculated by simulating the economic valuation. The type of research was deductive with mixed method. The dependent variable is LP2B implementability which was indicated on the acceptance and support towards the program which is then calculated by economic valuation. While the independent variables are the inhibiting or supporting factors of the program which are made up of two groups: subject and object variables. Object variable is land characteristics such as fertility, location, price, etc. Subject variable is treatment of the land. The object of this research were three groups of stakeholders such as landowners, the public and the government. Data collection method used was by distributing questionnaires and interviews. The results of this research showed that there was dilemmas in the society to maximize the land property rights or to support the provision of public goods through LP2B. Opportunities to solve this dilemma can be through the calculation of compensation. Interestingly, the whole calculation of compensation are not based on the opportunity cost in which land owners wants to maximize their land. But to its sustanability that would guarantee education and health in the future.

Kata Kunci : Implementabilitas, dilema, valuasi, kompensasi