LEGAL ANALYSIS OF LAW NO. 22 OF 2014 CONCERNING GOVERNOR, REGENT, AND MAYOR ELECTION AND THE ISSUANCE OF GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW NO. 1 OF 2014 CONCERNING THE GOVERNOR, REGENT, MAYOR ELECTION AND GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW NO. 2 OF 2014 CONCERNING THE AMENDMENTS OF THE LAW NO. 23 OF 2014 CONCERNING LOCAL GOVERNMENT BASED ON THE LAWMAKING PERSPECTIVE

CLAY VULCANOBRATA DHARANINDRA, Andi Sandi Ant. T. T, S.H., LL. M.

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Disahkannya RUU Pilkada tahun 2014 oleh DPR, membuat pemilihan kepala daerah di laksanakan secara tidak langsung atau melalui DPRD. Hal ini menimbulkan banyak pro dan kontra dalam metode Pilkada. Pada tanggal 2 Oktober 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan dua Perppu untuk membatalkan Pilkada melalui DPRD. Tindakan Presiden SBY mendapat banyak pertanyaan dari pendukung Pilkada melalui DPRD, terlebih syarat penerbitan Perppu harus dalam keadaan genting yang mendesak atau adanya absensi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa pada saat itu DPR setuju untuk membuat Pilkada menjadi tidak langsung dan apakah tindakan Presiden SBY dalam menerbitkan Perppu dapat dianggap beralasan dan berlandaskan hukum yang berlaku. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, dimana data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui penelitian kepustakaan dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama, pembuatan RUU Pilkada 2014 terjadi beralasan pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD sudah sesuai dengan Pancasila sila ke-4 dan UUD 1945, dimana pemilihan melalui DPRD atau perwakilan diperbolehkan; dan pentingnya perbedaan metode pemilihan Unit Antara (Gubernur) dengan Unit Dasar (Bupati dan Walikota), serta banyaknya manfaat dari Pilkada tidak langsung seperti menghemat anggaran Negara dan memperbesar peluang calon bermodal kecil. Proses pengesahan RUU Pilkada 2014 diakhiri dengan pengambilan suara dikarenakan perbedaan pendapat diantara anggota DPR, namun adanya walkout oleh Fraksi Demokrat menghasilkan disahkannya RUU tersebut. Kedua, penerbitan Perppu adalah hak dan subjektifitas Presiden dalam menilai keadaan genting yang mendesak, selama DPR menerima maka Perppu itu dapat berlaku dan dijadikan Undang Undang yang baru. Diakuinya kedaulatan ditangan rakyat dalam UUD 1945 membuat pemerintah harus mendahulukan keinginan masyarakat daripada kepentingan partainya sendiri, Presiden dan DPR perlu terbuka dalam maksud dan tujuan pembentukan peraturan baru, dengan demikian masyarakat dapat mempercayai peraturan baru yang mereka buat sehingga penolakan suatu peraturan akan terhindar.

The enactment of Bill concerning Local Government Election 2014 by the DPR, makes the local government election to be conducted indirectly or by the DPRD. This condition creates many pro and contra in the election method. In 2nd October 2014, President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) published two Perppu to revokes the local government election by DPRD. This President SBY action considered questionable by the people who support the local government election by DPRD, especially the requirements to create a Perppu is in a condition of exigencies compel or the existence of legal void. This research aim to analyze why at that time DPR agree to makes local government election to use indirect method and whether the President SBY action in publishing Perppu is considered reasonable and based on law. This legal research is normative research, where the data that being used in this research is collected using literature study and analyzed by using qualitative method. Based on the result of this research can be concluded that First, the Bill concerning local government election 2014 created because of the local government election by DPRD is in accordance with the fourth principle of Pancasila and Indonesian Constitution 1945, where the local government election by DPRD or representative is allowed; and the importance to distinguish the election method of Intermediary Unit (Governor) and Basic Unit (Regent and Mayor), also many advantages such as lower the state budget and increase the chance of small capital candidates to win the election. The enactment process of Bill concerning local government election 2014 ended with the voting count, this is because of opinion differences between the DPR members, however because of the walkout action that conducted by Demokrat Fraction resulted the enactment of the bill. Second, the creation of Perppu is the President rights and subjectivity in judging exigencies compel condition, as long as there is no refusal from the DPR then the Perppu can be applied and included in Law. The recognition of people sovereignty in Indonesian Constitution 1945 makes the government must prioritize the people wants rather than their political party interest, the President and the DPR need to be more open in purpose and objective of their new regulation, by doing that the people will be able to trust the new law that the Government create so the rejection of a regulation will be avoided.

Kata Kunci : Bill concerning local government election 2014, Direct election, Indirect election