Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2013-2015

SRI SUGIANTI, Dr. Phil. Hermin Indah Wahyuni, M.Si

2017 | Tesis | S2 Ilmu Komunikasi

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 mengatur komunikasi dan hubungan antara pemerintah dan publiknya dalam hal informasi khususnya yang berasal dari pihak pemerintah kepada masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai salah satu Badan Publik yang tunduk terhadap UU tersebut memiliki konsekuensi untuk mengelola keterbukaan informasi publik di lingkungannya sebagai wujud kepatuhan. Dalam upaya implementasi dan pengelolaan KIP di lingkup KLHK terjadi sejumlah sengketa informasi publik yang menunjukkan adanya indikasi tertentu dalam pengelolaan KIP. Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk memahami kompleksitas dalam pengelolaan KIP di KLHK. Data dikumpulkan melalui proses wawancara mendalam terhadap pengelola KIP, observasi serta studi dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hambatan dalam aliran informasi publik dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pelaksana kepada PPID Utama meskipun pola aliran informasi yang digunakan berupa pola roda (wheel pattern). Idealnya pola roda dapat mempercepat penyampaian informasi, akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang mempengaruhi yakni faktor kultur birokrasi.

Law on Public Disclosure No. 14 of 2008 is one of the legal mechanism that regulate the communication between government and its public, especially on the information from the government. Ministry of Environment and Forestry (KLHK) as one of the Public Agency which are subject to the law have to manage the consequences of public disclosure as a form of compliance. In implementation and management of KIP in scope KLHK been a number of Public Information Dispute that indicate certain indications in the management of KIP. Deskripptif research was conducted to understand the complexity in the management of KIP in KLHK. Data were collected through indepth interviews with the officers of management information and documentation (PPID), observation and documentation study. The results show that there is a bottleneck in the flow of public information and documentation information management officer (PPID) Implementing the Top PPID although the flow pattern of the information used in the form of a pattern wheel (wheel pattern). Ideally pattern wheel can accelerate the delivery of information, but the results showed that there are another factors that affect the another factors that is bureaucratic culture.

Kata Kunci : pengelolaan keterbukaan informasi, komunikasi pemerintah, keterbukaan informasi publik